SriwijayaPost/

Capres 2019

Istana Tanggapi Tuduhan Jegal Prabowo Jadi Capres 2019

Pihak Istana Kepresidenan kebakaran jenggot dan menanggapi terkait adanya tuduhan pemerintah hendak menjegal Prabowo Subianto

Istana Tanggapi Tuduhan Jegal Prabowo Jadi Capres 2019
Kompas.com
Presiden Joko Widodo saat mengumumkan Johan Budi SP sebagai Juru Bicara Presiden di Istana Merdeka, Selasa (12/1/2015). 

SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Pihak Istana Kepresidenan kebakaran jenggot dan menanggapi terkait adanya tuduhan pemerintah hendak menjegal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pemilu Presiden 2019.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menanggapi tudingan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bahwa pemerintah berupaya menjegal Prabowo lewat ketentuan presidential threshold di Rancangan Undang-Undang Pemilu.

"Tidak benar itu," kata Johan Budi kepada Kompas.com, Senin (17/7/2017).

(baca: Ada Upaya Jegal Prabowo Jadi Capres 2019, kata Fadli Zon

Johan menegaskan, saat ini Revisi UU Pemilu masih dibahas bersama sama antara pemerintah dan DPR.

Berapapun besaran presidential threshold yang disepakati, tak hanya ditentukan oleh pemerintah, namun merupakan kesepakatan bersama dengan seluruh fraksi di DPR.

"Jadi tuduhan itu berdasarkan apa? Terlalu jauh itu," kata Johan.

Namun, Johan enggan menjawab kenapa pemerintah bersikukuh ingin presidential threshold tetap 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional.

"Kalau itu, tanya ke Menteri Dalam Negeri," ucap Johan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya menuduh ada upaya penjegalan oleh pemerintah terhadap Prabowo untuk maju kembali Pilpres 2019.

Sebab, Pemerintah bersikukuh tidak ingin mengubah ambang batas presiden dalam revisi UU Pemilu.

"Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Menurut dia, threshold dianggap sudah tak relevan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden selanjutnya digelar serentak.

Sudah Diwartakan Kompas.com dengan judul :   Istana Anggap Terlalu Jauh Tuduhan Jegal Prabowo Jadi Capres 2019

Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help