SriwijayaPost/

Realisasi APBN Sumsel Masih Rendah, Ini Alasannya

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan baru mencapai Rp 4,589 Miliar atau baru sekitar 36,1 persen.

Realisasi APBN Sumsel Masih Rendah, Ini Alasannya
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso (kanan) saat Press Briefing di Kantor Wilayah DJPBN Sumsel, Kamis (13/7/2017) 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan baru mencapai Rp 4,589 Miliar atau baru sekitar 36,1 persen dari total Pagu Rp 12,710 Miliar. Angka ini lebih rendah 0,4 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain realisasi APBN Sumsel hingga Juni 2017 tersebut juga lebih rendah 3,9 persen, jika dibandingkan dengan realisasi nasional

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi masih rendah 0,4 persen dibandingkan tahun lalu diperiode yang sama.

"Penyebabnya klasik, karena keterlambatan pengajuan anggaran dari batas waktu yang ada, seperti pengadaan barang dan lain sebagainya," ujarnya, Kamis (13/7/2017) saat Press Briefing di Kantor Wilayah DJPBN Sumsel.

Lanjut Sudarso, untuk realisasi belanja barang mencapai 35,1 persen atau lebih tinggi 1,1 persen dibanding TA 2016 pada periode yang sama. "Belanja pegawai merupakan jenis belanja yang memiliki realisasi anggaran paling tinggi," jelasnya.

Pria berkacamata ini juga menambahkan, realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan Semester I/2017 sebesar 12,6 persen. Pada umumnya realisasi anggaran kabupaten/kota diatas rata-rata realisasi wilayah Provinsi (36,2 persen).

"Kabupaten dengan tingkat realisasi tertinggi adalah Musi Rawas (49,6%) dan Kab OKU Timur (49,1%). Sementara, setidaknya ada tiga kabupaten/kota/prov yang realisasinya dibawah rata-rata yaitu Kab. Pali (26,4%), Kab. Muratara (21,2%) dan Provinsi Sumsel (30,4%)," ujar Sudarso.

Sedangkan, persentase perubahan pagu untuk wilayah Sumsel hingga Semester I/2017 adalah sebesar 2,9% atau mengalami kenaikan Rp 355 Miliar dari total pagu Rp 12,317 Miliar pada Januari menjadi Rp 12,670 Miliar. Belanja modal mengalami peningkatan Rp 219 miliar (4,8%).

Hal sebaliknya justru terjadi pada belanja pegawai yang mengalami penurunan sebesar Rp 11 Miliar (0,3%) sedangkan Bansos tak alami perubahan.

"Komposisi pagu wilahah Sumsel didominasi Palembang Ro 7,011 Miliar (55,2%) dan Prov Sumsel Rp 3,233 Miliar (25,5%). Dan lima kota dengan pagu dibawah 1% yaitu, OKUS, Pagar Alam, Empat Lawang, Musi Rawas Utara, dan Panukal Abab Lematang Ilir," pungkas Sudarso.

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help