Terkait PHK Massal Sindo, AJI Palembang : PT MNI tak Beritikad Baik

Hal ini jelas merugikan para jurnalis termasuk karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan.

Terkait PHK Massal Sindo, AJI Palembang : PT MNI tak Beritikad Baik
SRIPOKU.COM/YULIANI
Sejumlah jurnalis dan karyawan koran Sindo Palembang saat mengecam tindakan PHK sepihak yang dilakukan manajemen PT MNI di DPRD Sumsel, Rabu (5/7/2017). 

 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pertemuan Bipartit (antara pekerja dengan pengusaha) sebagai tahapan penyelesaian hak-hak normatif pekerja tidak dipenuhi PT Media Nusantara Informasi (PT MNI).

Pertemuan Bipartit yang seharusnya menjadi pemenuhan hak karyawan malah tidak dihadiri.

Gagalnya pertemuan karyawan Koran SINDO Palembang (Produk PT MNI) yang dijadwalkan Rabu (5/6/2017) tadi, menjadi cermin perusahaan media belum beritikad baik menyelesaikan tanggungjawabnya.

Hal ini jelas merugikan para jurnalis termasuk karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan.

Tidak hanya tidak beritikad baik, proses PHK sepihak jelas tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

PHK sepihak yang dialami jurnalis koran Sindo Palembang berawal dari sosialisasi yang disampaikan pihak manajeman pada pertengahan bulan Juni lalu.

Sampai 5 Juli ini, Koran SINDO Palembang sudah tidak beroperasional.

Karena itu, AJI Palembang menyatakan sikap menuntut PT MNI agar bisa beritikad baik menyelesaikan hak normatif para jurnalis koran Sindo Palembang yang mengalami PHK, termasuk karyawan bidang lainnya.

Proses PHK sepihak yang tidak prosedural atau sesuai UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, akan dikawal sampai terpenuhinya hak-hak normatif pegawai.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayar pesangon sebagai buntut PHK yang dilakukan pihak perusahaan.

“AJI Palembang akan terus mendampingi proses advokasi, pihak perusahaan harus segera memenuhi hak karyawan,” ujar Ketua AJI Palembang, Ibrahim Arsyad.

AJI Palembang juga mendukung aksi yang digelar para karyawan sebagai bentuk perjuangan hak-hak normatifnya.

AJI Palembang tergabung dalam advokasi yang sudah dibentuk bersama dengan Peradi dan LBH Pers dan sejumlah pengacara lainnya.

“Prosesnya harus terus jalan sampai dengan terpenuhinya hak normatif karyawan, termasuk mendorong Dinas Ketenagakerjaan juga menjadi media yang memihak pada pekerja,” jelasnya.(*)

Penulis: Yuliani
Editor: Darwin Sepriansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved