SriwijayaPost/

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Empatlawang Terjaring OTT Pungli Dana Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Empatlawang inisial Ma (46).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Empatlawang Terjaring OTT Pungli Dana Desa
SRIPOKU.COM/AWIJAYA
Kepala DPMDP3A Kabupaten Empatlawang, Ma. Bersama barangbukti uang senilai Rp 32,5 juta rupiah saat diamankan di Polres Empatlawang.

SRIPOKU.COM, EMPATLAWANG - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Empatlawang inisial Ma (46) diamankan Unit Tipikor Satreskrim Polres Empatlawang.

Ma tertangkap tangan pungli Anggaran Dana Desa (ADD) kepada kepala desa ( Kades) Selasa (20/6/2017), sekitar pukul 13.30 Wib.

Ma dibawa ke Mapolres Empatlawang bersama tiga kades asal Kecamatan Talangpadang Empatlawang, inisial M, Kades Padangtitiran sekaligus Ketua Forum Kades Kecamatan Talangpadang, Mp Kades Karangare dan Uh Kades Canggu.

Kapolres Empatlawang, AKBP Bayu Dewantoro, mengatakan penangkapan ini bermula Informasi dari masyarakat, bahwa Kepala Dinas DPMDP3A sedang melakukan pungli terhadap para kepala desa.

Mengetahui hal ini kemudian unit Tipikor Sat Reskrim Polres Empatlawang langsung bergerak menuju Kantor DPMDP3A dan langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala Dinas Ma dengan Barang Bukti ( BB) berupa uang senilai Rp. 32, 5 juta, telah disimpan didalam meja kerja dan dua buah handpone.

Menurut Bayu barang bukti uang tersebut dikumpulkan oleh 13 Kades dalam Kecamatan Talangpadang. Setiap Kades wajib setor kepada kepala DPMDP3A sebesar Rp. 2,5 juta.

"jika tidak menyetor maka pencairan ADD (Anggaran Dana Desa) akan dipersulit sehingga para kepala desa mengumpulkan uang kepada M selaku Ketua Forum Kades Talangpadang untuk diserahkan kepada Kepala DPMDP3A Empatlawang setelah pencairan anggaran dana desa," ungkap AKBP Bayu kepada wartawan.

Saat ini lanjut Bayu yang bersangkutan sedang diamankan dan diperiksa secara intensif.

"Masalah dana desa tidak main-main, tentu akan kita proses secara hukum," jelasnya.

Penulis: Awijaya
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help