Pemkab Muaraenim akan tarik Mobil Dinas Anggota Dewan

"Jika dana untuk DPRD tersebut sudah dikucurkan, kita akan tarik mobil dinas sesuai yang diamanatkan," ujar Muzakir.

Pemkab Muaraenim akan tarik Mobil Dinas Anggota Dewan
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Bupati Muaraenim Muzakir pimpinan rapat koordinasi antar SKPD di Pemkab Muaraenim, Selasa (12/6). 

SRIPOKU.COM, MUARAENIM-- Konsekuensi diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemkab Muaraenim selain akan menarik Mobil Dinas (Mobnas) juga harus mencari dana talangan sekitar Rp 10 milyar pada APBD/ABT 2017.

"Pertanggal 2 Juni, PP diatas diberlakukan. Jadi kita harus cari dananya sebab itu aturan," ujar Bupati Muaraenim H Muzakir didampingi Wabup H Nurul Aman dan Kepala Bappeda HM Abdul Nadjib, di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) rutin di ruang Pangripta Sriwijaya Bappeda Muaraenim, Selasa (12/6/2017).

Menurut Muzakir, sebenarnya pada APBD/ABT tahun 2017 nanti,  harus menyiapkan dana tambahan sekitar Rp 60 Miliar lebih.

Dimana uang tersebut, adalah untuk pembayaran dana Jamsoskes tahun 2017 sebesar Rp 30,2 Miliar, pembayaran sisa proyek multi years pembangunan Pasar Inpres dan SMKN I Muaraenim Kepada pihak ketiga sebesar Rp 26 miliar.

Dan setelah diberlakukan PP No 18 tahun 2017 tersebut, maka beban kita bertambah sekitar Rp 10 miliar.

Untuk mensiasati kekurangan anggaran tersebut, kata Muzakir, Pemkab harus mensiasatinya seperti melakukan efisiensi anggaran, memangkas kebutuhan yang tidak menjadi prioritas dan kita masih mengharapkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, Dana BNPKB dari Provinsi.

"Jika dana untuk DPRD tersebut sudah dikucurkan, kita akan tarik mobil dinas sesuai yang diamanatkan," ujar Muzakir.

Ditambahkan Najib, adapun peruntukan dana sekitar Rp 10 milyar di DPRD Muaraenim nanti adalah uang representasi, tunjangan komunikasi intensif dan sebagainya termasuk transportasi. Begitupun untuk kendaraan dinas untuk anggota, akan diganti dengan uang.

"Intinya begitu, untuk lebih lanjut tanya dengan Pak Sekwan," ujar Najib.

Sementara itu Sekwan Muaraenim Azwar Astan, membenarkan telah diberlakukannya peraturan tersebut. Namun pihaknya akan mempelajari dahulu aturan tersebut.

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved