Korupsi Dana Balai Diklat 1 M Lebih, Kepala BPSDM OKU Timur Langsung Ditahan

Tersangka didampingi pengacaranya terlihat keluar dari ruang penyidikan Pidana Khusus dengan mengenakan rompi warna Orange dan menaiki mobil tahanan k

Korupsi Dana Balai Diklat 1 M Lebih, Kepala BPSDM OKU Timur Langsung Ditahan
SRIPO/EVAN HENDRA
Kepala BPSDM OKU Timur A Supardan (Menutup kepala dengan map) ditahan kejaksaan Karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sekitar Rp1 Miliar. 

SRIPOKU.COM, MARTAPURA-- Setelah melakukan serangkaian penyidikan akhirnya Kejaksaan Negeri OKU Timur melakukan pelimpahan tahap dua atau penahanan terhadap kepala BPSDM Sumsel di OKU Timur atas nama A Supardan Senin (29/5).

Penahanan langsung dilakukan setelah sebelumnya tersangka menjalani pemeriksaan selama beberapa jam.

Tersangka didampingi pengacaranya terlihat keluar dari ruang penyidikan Pidana Khusus dengan mengenakan rompi warna Orange dan menaiki mobil tahanan kejaksaan.

Kejari OKU Timur Suhartoyo SH M.Hum didampingi Kasi Pidsus dan kasi Intel Indra Kurniawan SH ketika dikonfirmasi mengatakan, penahanan terhadap Kepala BPSDM atas nama A Supardan tersebut sudah memenuhi sejumlah unsur baik subyektif maupun objektif.

Penyidikan terhadap kepala BPSDM itu juga kata dia, sudah berlangsung sejak tahun 2016 lalu, namun karena adanya keterlambatan hasil audit BPKP, maka pelimpahan tahap satu dan dua dilaksanakan tahun 2017.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan dan sesuai dengan hasil audit BPKP, kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai sekitar Rp. Miliar," katanya.

Menurut Suhartoyo, modus yang digunakan Supardan dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan tidak menyetorkan kelebihan sisa pembayaran kepada pihak provinsi yang sudah berlangsung selama kurun waktu 2013-2015.

Selain itu, modus lain yang digunakan tersangka adalah dengan mendirikan koperasi yang dikelolanya sendiri untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

"BPSDM ini berada dibawah naungan dinas Pertanian Provinsi disini namanya balai diklat, sebagai penglola badan pelatihan, namun hasilnya dari balai tersebut tidak disetorkan ke kas provinsi," kata Suhartoyo.

Berdasarkan perhitungan kata dia, kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersangka setiap tahunnya mencapai hingga Rp. 300 Juta lebih.

Jumlah tersebut dari hasil balai diklat dan belum termasuk penyewaan lahan dan sejumlah pemasukan lain yang tidak disetorkan tersangka kepada provinsi.

"Untuk saat ini baru satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Kemungkinan adanya tersangka lain sangat kecil karena berdasarkan hasil penyidikan, tersangka melakukan pemotongan baik hasil diklat maupun koperasi seorang diri," katanya.

Penulis: Evan Hendra
Editor: Candra Okta Della
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help