SriwijayaPost/

Produksi Garam Tanpa Izin, Gudang Ini Digerebek. Omzet Per Harinya Mencengangkan

Gudang itu digerebek karena diduga digunakan sebagai gudang pengolahan dan pengoplosan garam.

Produksi Garam Tanpa Izin, Gudang Ini Digerebek. Omzet Per Harinya Mencengangkan
surya/galih lintartika
Tim satgas pangan Polres Probolinggo saat menggerebek gudang garam. 

SRIPOKU.COM, PROBOLINGGO - Satgas Pangan Polres Probolinggo menggerebek sebuah gudang di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Kamis (19/5/2017) sore.

Gudang itu digerebek karena diduga digunakan sebagai gudang pengolahan dan pengoplosan garam.

Bahkan, gudang produksi garam ini disinyalir tidak memiliki izin operasional.

Penggerebekan ini dilakukan setelah tim Satgas Pangan mendapatkan informasi dari masyarakat.

Informasi itu dikembangkan, dan ternyata memang benar. Penggerebekan ini langsung dipimpin Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin.

Dalam penggerebekan di gudang seluas 8 x 15 meter ini, tim satgas berhasil mengamankan barang bukti lima lima ton lebih garam berbahaya, sejumlah alat produksi, serta meringkus si pemilik usaha ini, yakni Muhammad Hanafi.

Kepada SURYA.co.id, Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, penggerebekan dilakukan untuk menekan peredaran bahan tak layak konsumsi menjelang tibanya bulan Ramadan.

"Garam yang diproduksi di gudang ini sangat berbahaya. Sebab, garam buatan ini diduga dicampur dengan zat berbahaya," katanya kepada SURYA.co.id.

Dia menjelaskan, dari pemeriksaan sementara, industri rumahan ini mendapatkan bahan baku garam dari Pulau Madura seharga Rp 2.000 per kilo gram.

Garam mentah itu, lantas dioplos dengan garam lokal dan sedikit yodium.

"Selanjutnya dikemas dan dijual ke pasaran dengan harga Rp 4.000 per kilogram," papar Arman.

Dalam sehari, dikatakan Arman, omzet penjualan mencapai gudang ini kurang lebih Rp 6 juta. Hanafi memiliki pekerja sebanyak 13 orang.

"Kami masih akan kembangkan kasus ini. Ternyata produski garam ini juga tidak memiliki izin operasionalnya. Padahal, gudang ini sudah ada sejak tahun 2003 lalu," terangnya.

Jika terbukti bersalah, pemilik gudang terancam dijerat pasal 60 UU RI Nomor 08 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Editor: ewis herwis
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help