SriwijayaPost/

Asuransi Nelayan Rp 200 Juta Baru 55 Persen Terealisasi

Bahkan pembudi daya ikan dan petambak garam di Indonesia mayoritas dalam kondisi miskin dengan prasarana, sarana minim

Asuransi Nelayan Rp 200 Juta Baru 55 Persen Terealisasi
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Ir Rifky Effendi 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Ir Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, salah satu point bentuk jaminan perlindungan bagi nelayan yang tercantum dalam UU nomor 7 tahun 2016 adalah asuransi bagi nelayan.

Namun hingga kini asuransi bagi Nelayan yang ada di Indonesia baru terealisasi 55 persen.

"Asuransi bagi nelayan yang meninggal di laut akan mendapatkan bantuan Rp 200 juta," ungkap Rifky Effendi Hardijanto saat membuka sosialisasi UU No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Jl Pangeran Ratu, Jakabaring, Jumat (12/5/2017).

Sosialisasi ini dengan pembicara Ketua Komisi IV DPR RI DR Edhy Prabowo MM MBA dan moderator Kadis Kelautan dan Perikanan Hj Ir Sri Dewi Titisari MSi.

Indonesia memiliki kekayaan hasil kelautan yang berlimpah, terbukti pada tahun 2009 Indonesia menjadi negara produsen perikanan dunia setelah negara China, Peru dan Amerika Serikat.

Namun, berbanding terbalik dengan kesejahteraan nelayan di lapangan.

Bahkan pembudi daya ikan dan petambak garam di Indonesia mayoritas dalam kondisi miskin dengan prasarana, sarana minim serta akses pendanaan dan pembiayaan terbatas.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pembudi daya perikanan dan petambak garam.

Pemerintah membuat satu peraturan, hasilnya dalam rapat Paripurna DPR-RI tahun 2016 disahkan Undang-Undang Nonor (UU) 7 tahun 2016.

Agar UU tersebut bisa diketahui masyarakat luas maka Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan sosialisasi ini.

Rifky Effendi Hardijanto mengungkapkan bahwa UU nomor 7 tahun 2016 merupakan payung hukum yang memberikan perlindungan bagi Nelayan yang sangat penting disosialisasikan hingga lapisan terbawah agar masyarakat paham dan tidak tersandung kasus hukum.

"Oleh karena itu kita menghimbau untuk semua pihak berpartisipasi menyampaikan UU ini, khususnya DPR RI karena kita ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini nelayan. Apalagi Sumsel memiliki banyak potensi ikan baik dari hasil kelautan maupun budidaya," ujarnya.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help