SriwijayaPost/

DPRD: Seluruh Perusahaan Pertambangan Galian C di Muratara tak Kantongi Izin

Izin pertambangan yang selama ini dikeluarkan pihak kabupaten, sudah berakhir masa berlakunya.

DPRD: Seluruh Perusahaan Pertambangan Galian C di Muratara tak Kantongi Izin
SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI
Waka Komisi III DPRD Muratara, Hasran Akwa 

SRIPOKU.COM, MURATARA - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Musirawas Utara (Muratara), Hasran Akwa, menegaskan, seluruh perusahaan pertambangan galian C yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muratara saat ini tidak mengantongi izin.

Sebab, sejak diberlakukannya Undang-undang No.23 tentang pemerintahan daerah, dimana bidang pertambangan di bawah kewenangan pihak provinsi, bukan lagi di bawah kewenangan kabupaten, belum ada perusahaan galian C yang mengajukan perpanjangan izin ke pihak provinsi.

Sementara, izin pertambangan yang selama ini dikeluarkan pihak kabupaten, sudah berakhir masa berlakunya.

"Kami dari Komisi III sudah konsultasi dengan Dinas ESDM Provinsi Sumsel, terkait aktivitas pertambangan galian C. Sebab, kewenangan bidang pertambangan saat ini ada di provinsi bukan di kabupaten lagi. Hasilnya antara lain, pihak Dinas ESDM provinsi menyatakan bahwa, sejak peralihan kewenangan, belum ada perusahaan galian C di Kabupaten Muratara yang mengajukan izin galian C ke Dinas ESDM provinsi dan pihak Dinas ESDM belum ada mengeluarkan izin baru. Sementara izin yang dikeluarkan oleh kabupaten, semuanya sudah habis masanya," tegas Hasran Akwa, Kamis (4/5/2017).

Terkait hal ini, kata Hasran Akwa, berdasarkan hasil kesepakatan pertemuan dengan Dinas ESDM provinsi, bahwa pihak Dinas ESDM provinsi akan melayangkan surat kepada seluruh perusahaan galian C yang ada, setelah dilakukan pendataan.

Jika tidak mau mengurus izin, maka aktivitasnya akan ditutup.

"Ini kita kawal. Kita sudah sepakat bahwa surat itu ditembuskan ke DPRD. Dan juga menurut pihak provinsi ditembuskan juga ke aparat penegak hukum, kita tunggu surat itu, begitu surat sudah ada kita akan turun," kata Hasran Akwa.

Dikatakan, sanksi bagi perusahaan pertambangan galian C yang beroperasi secara ilegal, itu cukup berat.

"Berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang minerba pada pasal 158, itu sanksi pidananya lima tahun dengan denda Rp10 miliar," katanya.

Dijelaskan, meski sampai sejauh ini belum ada satu pun perusahaan pertambangan galian C yang mengurus izin ke Dinas ESDM propinsi, namun beberapa perusahaan terpantau masih melakukan aktivitasnya.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help