SriwijayaPost/

Pemkab Muratara Komitmen Pencegahan Korupsi

Tentunya ketujuh tadi, orang nomor satu di bumi beselang serundingan ini berharap jajarannya, yakni aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan pelay

Pemkab Muratara Komitmen Pencegahan Korupsi
ist
Foto bersama. 

SRIPOKU.COM, MURATARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musirawas Utara (Muratara) komitmen dalam pencegahan korupsi di segala lini.

Komitmen ini dibuktikan Bupati Muratara Syarif Hidayat dengan hadir langsung dalam sosialisasi dan penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri langsung direktur gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono si Auditorium Bina Praja, Jumat (21/4/2017).

Syarif Hidayat mengatakan, kegiatan komitmen pencegahan korupsi merupakan tindak lanjut hasil dari kegiatan teknis rencana kerja terkait pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) tahun lalu.

Bupati Muratara, Syarif Hidayat, menandatangani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri langsung direktur gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono si Auditorium Bina Praja, Jumat (21/4/2017).
Bupati Muratara, Syarif Hidayat, menandatangani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri langsung direktur gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono si Auditorium Bina Praja, Jumat (21/4/2017). (IST)

Tentunya, sebagai bupati dia sangat mendukung adanya komitmen seperti ini, artinya dimulai dari bupati sendiri hingga jajaran pemkab untuk katakan tidak terhadap korupsi.

Dia menyatakan komitmen ini sudah dilaksanakan sejak kepemimpinannya. Dalam hal penunjukkan kepala skpd dipilih yang benar-benar anti korupsi.

Dalam setiap rapat SKPD juga selalu diwanti-wanti beri pelayanan maksimal, jangan menghambat kebutuhan masyarakat.

"Saya selalu tekankan jangan memberi jangan menerima, katakan tidak terhadap korupsi," tegasnya.

Komitmen tersebut lanjut Syarif Hidayat, dibuktikan juga dengan pembentukan tim saber pungli. Silahkan masyarakat melapor apabila ada jajarannya yang main-main dengan hukum.

Syarif Hidayat mengingatkan adanya 7 klasifikasi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yakni, kerugian keuangan negara, suap gratifikasi.

Bupati Muratara bersalaman dengan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin.
Bupati Muratara bersalaman dengan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. (IST)

Selain itu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan juga konflik kepentingan dalam pengadaan.

Tentunya ketujuh tadi, orang nomor satu di bumi beselang serundingan ini berharap jajarannya, yakni aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat.

"Mari kita ciptakan birokrasi bersih, dan tingkatkan pelayanan publik secara prima. Bagi yang nakal tentunya tindak tegas, sesuai aturan," katanya.

Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Candra Okta Della
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help