Pejabat Kemendagri, Pemkab Muaraenim dan Pemkot Palembang Tinjau Tapal Batas

Pejabat Kemendagri bersama pejabat Pemkab Muaraenim dan Pemkot Palembang meninjau langsung tugu batas antara Kabupaten Muaraenim dan Palembang.

Pejabat Kemendagri, Pemkab Muaraenim dan Pemkot Palembang Tinjau Tapal Batas
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Tampak Wabup Muaraenim Nurul Aman bersama Kepala Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I, Kemendagri RI, Siti Metrianda melakukan peninjauan tapal batas Kabupaten Muaraenim - Kota Palembang, di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muaraenim berbatasan Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Kamis (20/4). 

SRIPOKU.COM, MUARAENIM---Untuk memastikan batas wilayah administratif antara Kabupaten Muaraenim dan Kota Palembang, Pejabat Kemendagri RI bersama pejabat Pemkab Muaraenim dan Pemkot Palembang meninjau langsung ke lokasi tugu batas antara Kabupaten Muaraenim dengan Kota Palembang, di tugu P12 di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muaraenim berbatasan Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Kamis (20/4/2017).

Dalam kegiatan tersebut, Kemendagri RI diwakili oleh Siti Metrianda yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Batas Antar Daerah Wilayah I, Kabupaten Muaraenim dihadiri oleh Wabup Muaraenim Nurul Aman dan dari Pemrov Sumsel Darul Effendi yang menjabat sebagai Kabag Wilayah dan Administrasi Perbatasan, Pejabat Pemkot Palembang dan Pemkab Ogan Ilir.

Dalam kesempatan tersebut, tim Kemendagri RI, melakukan peninjauan di empat titik lokasi seperti di tugu Pilar Acuan Batas Utama (Pabu) yakni di P12.

Lalu dilanjutkan ke tugu P6 yang berada di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida berbatasan Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Palembang.

Setelah itu tugu P1 yang berada di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida berbatasan dengan Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin serta Kota Palembang.

Menurut Nurul Aman, peninjauan titik batas merupakan tindak lanjut kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Muaraenim dan Pemerintah kota Palembang pada pertemuan yang membahas tapal batas di Dirjen Administrasi Depertemen Dalam Negeri pada tanggal 3 April lalu.

Dari hasil pertemuan kedua pihak sepakat untuk sama-sama turun mengecek ke lapangan untuk menegaskan kembali titik batas antara kedua wilayah. Sebab ada sebagian wilayah Kabupaten Muaraenim yang diklaim oleh Kota Palembang sebagai wilayahnya.

"Pengecekan itu untuk memastikan kembali perbatasan tersebut yang diklaim supaya jelas," ujar Nurul.

Masih dikatakan Nurul, penegasan wilayah perbatasan tersebut sangat perlu dilakukan guna kepastian hukum baik bagi investor maupun daerah itu sendiri terutama dalam hal perizinan dan sebagainya.

Sebab akibat ketidakjelasan wilayah perbatasan, membuat Pemkab Muaraenim banyak mengalami kerugian seperti hilangnya beberapa sektor pajak dari perizinan.

Halaman
12
Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help