DPRD Muaraenim Soroti Penyertaan Modal Pemkab Rp 25,5 M di Sejumlah BUMD

DPRD Kabupaten Muaraenim, menyoroti masalah dana penyertaan modal Pemkab Muaraenim sebesar Rp 25,5 miliar.

DPRD Muaraenim Soroti Penyertaan Modal Pemkab  Rp 25,5 M di Sejumlah BUMD
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Ketua DPRD Kabupaten Muaraenim Aries HB disaksikan Bupati Muaraenim Muzakir dan Wabup Nurul Aman serta pimpinan DPRD Muaraenim, menandatangani hasil LKPJ Bupati taun 2016 di gedung DPRD Kabupaten Muaraenim, Senin (27/3) 

SRIPOKU.COM, MUARAENIM--- DPRD Kabupaten Muaraenim, menyoroti masalah dana penyertaan modal Pemkab Muaraenim sebesar Rp 25,5 miliar pada APBD tahun 2016.

Pasalnya dalam mekanisme pemberian penyertaan modal diduga menyalahi Peraturan Daerah (Perda).

"Kalau uang tidak ada yang hilang, namun mekanismenya sepertinya harus diperbaiki," ujar Ruspandri usai membacakan rekomendasi DPRD Kabupaten Muaraenim dalam Rapat Paripurna Isitimewa ke-1 Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2016, di gedung DPRD Kabupaten Muaraenim, Senin (27/3/2017).

Menurut Ruspandri, dalam penyertaan modal tersebut, Pemkab Muaraenim mengalokasikan dananya sebesar Rp 25,5 miliar, yang diperuntukkan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rp 5 miliar, PDAM Rp 10 miliar, Bank Sumselbabel Rp 5 miliar dan Perusahaan Daerah Rp 5,5 miliar.

Namun yang menjadi pertanyaan kami adalah masalah penyertaan modal di BPR, sebab sesuai Perda yang diterbitkan pada tahun 2013, isinya menyatakan bahwa penyertaan modal diberikan dua kali tahun anggaran sebesar Rp 10 miliar yakni tahun 2013 Rp 5 miliar dan sisanya tahun 2014 Rp 5 miliar.

Namun kenyataannya sisa dana Rp 5 miliar baru diberikan tahun 2016 bukan tahun 2014.

"Itu sesuai isi Perda, apakah tidak menyalahi. Jika salah, Perda harus dirubah dulu baru bisa dicairkan," ujar Ruspandri.

Kemudian masalah penyertaan modal di PDAM Lematang Enim, lanjut Ruspandri, sesuai isi LKPJ tahun 2016 tertulis untuk penyertaan modalnya Rp 15 miliar, tetapi dengan bukti SP2D (Surat Perintah Pembayaran Daerah) tahun 2016 hanya dicairkan Rp 10 miliar.

Memang tidak terlalu masalah karena tidak melebih plafon dan merugikan negara, namun meski dikurangi karena suatu hal tetap harus diberikan keterangan atau catatan penyebab tidak sesuai dengan LKPJ sebesar Rp 15 miliar.

"Ini harus menjadi perhatian Bupati untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dan mudah-mudahan kedepan lebih baik dan bermafaat bagi masyarakat Kabupaten Muaraenim," ujar Ruspandri sebagai tim perumus LKPJ tahun 2016.

Halaman
12
Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help