Panti Asuhan Bakal Diakreditasi, Raperdanya Sedang Dibahas

Politisi PDI Perjuangan yang biasa disapa Boy ini, mengatakan, keberadaan panti asuhan dinilai perlu dibuatkan regulasi dan standar perizinan.

Panti Asuhan Bakal Diakreditasi, Raperdanya Sedang Dibahas
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Anggota DPRD Sumsel, Fahlevi Maizano

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Anggota Pansus DPRD Sumsel H Fahlevi Maizano SH MH mengatakan setelah disahkan Perda, panti asuhan yang ada akan diakreditasi.

Menurut politisi PDI Perjuangan yang viasa disapa Boy ini, keberadaan panti asuhan dinilai perlu dibuatkan regulasi dan standar perizinan.

Seperti diketahui saat ini, panitia khusus (Pansus) V DPRD Sumsel tengah membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa.

"Dengan adanya Perda ini nantinya, diharapkan ada regulasi yang jelas tentang perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa, sehingga jika ada panti asuhan yang melanggar dapat diberikan sanksi. Jika itu pidana bisa dikenakan sanksi perlindungan anak dan secara lembaga bisa ditutup," ungkap Boy, Kamis (16/3/2017).

Dengan diakreditasi, pemerintah dan lembaga terkait dapat lebih mudah melakukan pemantauan, dan pengurus panti asuhan tidak mudah menyelewengkan kewenangannya.

"Harapan kita, panti asuhan ini, jangan hanya dimanfaatkan pada saat saat tertentu saja dengan tujuan mencari keuntungan sepihak, sementara mereka tidak melindungi anak yatim, yatim piatu dan kaum dhuafa yang ada disana. Indikasi ini sudah ada berdasarkan laporan masyarakat yang kita terima," jelas Boy yang juga Ketua Komisi V DPRD Sumsel.

Regulasi dan syarat akreditasi tersebut sedang dibahas di Pansus V bersama pihak terkait, dan juga jangan sampai Perda ini nantinya berbenturan dengan Perda yang sudah ada di kabupaten/kota.

"Semuanya sedang kita bahas, termasuk nanti siapa yang berwenang memberikan akreditasi tersebut, bisa saja akreditasinya dikeluarkan oleh dinas sosial ataupun dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," terangnya.

Terkait Raperda ini, Pansus V sudah melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Sosial dan Kementrian Peranan Wanita, karena di provinsi lain Raperda perlindungan anak yatim, yatim piatu dan kaum dhuafa ini belum ada.

"Jika sudah ditetapkan, Sumsel akan menjadi provinsi pertama yang memiliki Perda perlindungan anak yatim ini," pungkasnya.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help