Belasan Tahun Status Aset di Muaraenim Menggantung

Beberapa aset tanah dan gedung perkantoran di Kabupaten Muaraenim, ternyata belasan tahun statusnya menggantung.

Belasan Tahun Status Aset di Muaraenim Menggantung
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Tampak Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin Msi, memimpin rapat penyelesaian masalah aset dan lahan antar Pemkab Muaraenim dengan instansi vertikal di Kabupaten Muaraenim, Selasa (28/2).

SRIPOKU.COM, MUARAENIM -- Beberapa aset tanah dan gedung perkantoran di Kabupaten Muaraenim, ternyata belasan tahun statusnya menggantung.
Akibatnya selain setiap akhir tahun selalu menjadi temuan tim pemeriksa, juga menyulitkan instansi tersebut untuk menganggarkan dana bantuan dan merehab perkantoran tersebut, Selasa (28/2/2017).

"Memang prihatin sekali, padahal gedung tersebut sudah dipakai dan beroperasi dalam melayani masyarakat," ujar Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin MSi dalam rapat Rencana Tukar Menukar. Dan Hibah Aset Milik Pemkab Muaraenim dengan Aset Milik Kemenkum HAM RI dan Kementrian Agama di ruang rapat Serasan I Muaraenim.

Menurut Hasanudin, ada beberapa aset milik Pemkab Muaraenim yang sudah belasan tahun namun belum juga clear dengan aset milik Kemenkum HAM RI dan Kementrian Agama. Padahal aset tersebut sudah digunakan dan manfaatkan belasan tahun sejak tahun 2003 lalu.

Adapun aset milik Pemkab Muaraenim tersebut, kata Hasanudin, berupa tanah di jalan HTI Desa Muara Lawai yang dibangunkan Lapas Klas II B Muaraenim, dan dua di jalan Raya Muaraenim - Palembang yang dibangunkan Kantor Imigrasi Klas II Muaraenim. Sedangkan aset milik Kemenkum HAM RI berupa tanah yaitu di Jalan Syech Jalaludin (Kemayoran) eks Lapas dan di Jalan Proklamasi Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muaraenim (eks Lapas).

Kemudian untuk hibah aset milik Pemkab Muaraenim dengan aset milik Kementrian Agama yakni berupa bangunan kantor yang dibangun diatas tanah milik Pengadilan Agama Muaraenim di Jalan Raya Muaraenim - Palembang, Desa Kepur, Muaraenim, dengan aset milik Kementrian Agama berupa bangunan eks gedung Pengadilan Agama Muaraenim di atas tanah milik Pemkab Muaraenim di Jalan Pramuka II, Kelurahan Pasar III Muaraenim, yang bangunan tersebut sudah dirobohkan untuk perluasan gedung RSUD Dr HM Rabain Muaraenim.

"Untuk Aset Kemenkum HAM RI awalnya kita tukar guling, namun jika cara saling menghibahkan lebih cepat dan tidak menyalahi aturan, tentu kita tempuh saja," ujar Hasanudin.

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: wartawansripo
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help