PNS Wajib Bayar Zakat Mal

"Selama ini, para PNS sudah diambil zakatnya sebesar Rp 3 ribu rupiah di samaratakan. Itu sudah sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang belum pernah

PNS Wajib Bayar Zakat Mal
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Bupati Muaraenim Muzakir menggelar rapat dengan pengurus Baznas Muaraenim untuk meningkatkan kesadaran para PNS untuk berzakat di ruang rapat Serasan I Pemkab Muaraenim, Rabu (22/2).

SRIPOKU.COM, MUARAENIM -- Karena masih minimnya kesadaran para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Muaraenim untuk mengeluarkan zakat, Bupati Muaraenim menghimbau kepada seluruh PNS terutama yang muslim untuk tidak lupa menyisihkan pendapatannya sebagai zakat mal bagi yang berhak.
"Zakat mal ini hukumnya wajib bagi muslim.

Seharusnya tanpa diminta mereka harus sadar sendiri karena ini untuk kepentingan dan amal mereka sendiri," ujar Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sa'I Sohar dalam rapat Bupati usai memimpin rapat tentang pengelolaan zakat dengan pengurus Baznas Kabupaten Muaraenim, di ruang rapat Serasan, Rabu (22/2/2017).

Menurut Muzakir, sebelumnya pihaknya sudah memberikan himbauan kepada para PNS untuk berzakat, namun sepertinya belum maksimal. Untuk itu, pihaknya akan kembali memberikan surat edaran kepada seluruh SKPD termasuk BUMD/BUMS/BUMN, untuk berzakat sehingga keberadaan dan fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Muaraenim, bisa lebih luas lagi dalam menyalurkan dan membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

Untuk itu, ia akan memberikan surat imbauan kepada seluruh PNS tentang membayarkan zakat mall atau profesi melaluli gaji yang disisihkan sesuai dengan eselon masing masing. Dan besarannya nanti akan dirumuskan kembali sehingga benar-benar pas dan tidak memberatkan.

"Selama ini, para PNS sudah diambil zakatnya sebesar Rp 3 ribu rupiah di samaratakan. Itu sudah sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang belum pernah berubah," ujar Bupati.

Untuk itu, kata Muzakir, pihaknya akan menentukan besaran zakat untuk setiap PNS sesuai dengan eselonnya masing-masing. Saat ini, jumlah total PNS dilingkungan Pemkab Muaraenim sebanyak 7372 orang, dan jika seluruhnya berzakat tentu akan banyak sekali dana yang bisa dimaksimalkan apabila pengelolaan keuangan yang didapat dari para PNS di Kabupaten Muaraenim dikumpulkan untuk membantu orang lain.

Sementara itu, Kepala BAZNAS Kabupaten Muaraenim Syachril SH MSi MHi, bahwa Zakat ini diatur dalam
UU RI No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Salah satu bentuk zakat adalah Zakat Mal yang meliputi emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa serta rikaz. Sedangkan Zakat Penghasilan merupakan zakat yang dikeluarkan 2,5 persen dari pendapatan kotor yang bisa berupa gaji, tunjnagan kinerja, jasa, bonus, dan lain-lain, dengan ketentuan cukup nishabnya senilai 85 gram emas dalam hitungan setahun. Zakat pendapatan dapat dikeluarkan sekali setahun atau bisa dibagi 12 bulan.

"Jika melihat Prabumulih itu sudah mencapai sekitar Rp 3 miliar lebih setahun. Bila dibandingkan Muaraenim itu hanya sekitar Rp 300 jutaan. Kalau dipikir kita malu," ujar Syachril.

Dikatakan Syachril, jika melihat hasil pengumpulan Zakat tersebut, harus diakui zakat yang di dapat dari para PNS masih jauh dari harapan, padahal zakat mal ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi seharusnya mereka tahu jika tidak berzakat berarti berdosa. Sebab zakat ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

"Kita disini hanya meminta, dan menyampaikan peraturan dan hukumnya kepada Bupati. Jadi kita ada dasarnya yakni UU dan agama. Dan kita siap diawasi dan transfaransi dalam pengelolaannya," ujar Syachril yang dikenal sebagai Da'I ini.

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: wartawansripo
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help