SriwijayaPost/

Komisaris PT Jantara Berdamai soal Kasus Penggelapan oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional

Dimana akhirnya antara kedua belah pihak, Deri dan Noli sudah resmi berdamai. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum PT Jantara, Mulyadi SH MH, kepada

Komisaris PT Jantara Berdamai soal Kasus Penggelapan oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional
Kuasa Hukum PT Jantara, Mulyadi SH MH 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Dengan mengenakan baju kemeja polos berwarna biru, Kuasa Hukum PT Jantara, Mulyadi SH MH mendatangi Polresta Palembang, Sabtu (11/2/2017), sekitar pukul 16.00.

Maksud kedatangan Mulyadi, tak lain terkait perkara yang dialami ole Direktur Utama PT Jantara, Sukatman serta Direktur Operasional PT Jantara, Noli Kusuma Atmaja yang ditahan karena dilaporkan rekannya, Komisaris PT Jantara, Deri Arijanto.

Dimana akhirnya antara kedua belah pihak, Deri dan Noli sudah resmi berdamai.

Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum PT Jantara, Mulyadi SH MH, kepada awak media.

Sambil menunjukkan surat perjanjian perdamaian, yang ditanda tangani antara pihak pertama atas nama Sukatman dan Noli, dengan pihak kedua atas nama Deri.

Dimana kedua belah pihak ini sepakat masalah yang dialami oleh keduanya akan diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Kemudian, di antara kedua belah pihak pun sudah menyesali peristiwa yang terjadi, pihak kedua mencabut LP yang pernah diajukannya pada Januari lalu, dan kedua belah pihak juga tidak akan menuntut baik pidana maupun perdata di kemudian hari.

"Ini juga tidak ada hubungan dengan leader dan member. Sebagai Kuasa Hukum, kita sudah melaksanakan upaya damai," ungkap Mulyadi.

Lanjutnya, pihaknya pun sudah mengajukan surat penangguhan penahanan Direktur Utama dan Direktur Operasional PT Jantara, karena komisaris sudah mencabut laporannya dan setuju untuk berdamai.

"Persoalan ini diserahkan kepada pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan untuk dikabulkan atau tidak kesepakatan berdamai tersebut. Kami secara prosedur itu saja," katanya.

Mulyadi pun tak menampik, bahwa sebelumnya Komisaris Jantara melaporkan Direktur Jantara dengan LP 378 atas kasus penipuan dan penggelapan dalam jabatan.

Karena memang sebelumnya terjadi kurang transfaransi antara Direktur dan Komisaris.

"Tapi hari ini sudah clear semua, Sekarang diserahkan kepada pihak kepolisian semua, selaku pihak yang bertanggung jawab," katanya.

Mulyadi menambahkan, terkait PT Jantara yang memang belum mengantongi izin OJK, ia menegaskan memang belum waktu dan pihaknya pun berjanji akan segera melapor dan akan segera urus izin OJK. (*)

Editor: Darwin Sepriansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help