NEWS VIDEO SRIPO

Usut Tuntas Kegiatan Plesiran yang Dilakukan KNPI Sumsel Pimpinan Ridho

"Anggota KNPI yang berangkat itu masa SK-nya sudah banyak yang habis. Oknum anggota DPRD yang harusnya ikut kunker. Malah jalan-jalan ke luar negeri.

 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Puluhan pengurus dan anggota KNPI Provinsi Sumsel di bawah kepemimpinan M Hidayat SE MSi menggeruduk ke Gedung DPRD Sumsel, Senin (30/1/2017).

"Anggota KNPI yang berangkat itu masa SK-nya sudah banyak yang habis. Oknum anggota DPRD yang harusnya ikut kunker. Malah jalan-jalan ke luar negeri. Yaitu saudara yang menyatakan sebagai Ketua KNPI itu. Kami minta Wagub untuk tidak memfasilitasi. Kalau masih, maka kami akan demo juga. Semua yang dilakukan difasilitasi Pak Wagub. Saya sampaikan ke Bapak Wagub, karena notabenenya satu partai dengan Pak Chairul," kata Sekretaris DPD KNPI Sumsel, Eman Satria Hadi saat perwakilan massa KNPI diterima di ruang rapat Pimpinan DPRD Sumsel.

Mendengar nama Wagub Sumsel Ir H Ishak Mekki MM yang notabenenya juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah SH MHKes langsung memotong.

"Tunggu Pak Wagub tetap netral sebutkan oknum itu siapa? Saya Chairul Matdiah menjamin Pak Wagub tidak menyalahgunakan kekuasaan. Jadi kita ini bicarakan masalah KNPI," tegas Chairul.

Eman Satria pun menyebut yang dimaksud MF Ridho ST MT yang juga Ketua Komisi III/Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel.

Massa yang mengenakan baju biru KNPI menyesalkan pemuda yang mengatasnamakan DPD KNPI di bawah pimpinan MF Ridho selalu diberikan fasilitas Pemprov Sumsel.

Mereka menuntut agar DPRD Sumsel dapat mengawal kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah yang dilakukan oleh KNPI kepemipinan Muhammad F Ridho, anggaran tersebut digunakan untuk melakukan plesiran ke Malaysia dan Singapura pada Desember 2016 lalu.

Menurut Sekjen KNPI Sumsel kepemimpinan Muhammad Hidayat, Eman Satria Hadi mengatakan bahwa pihaknya sudah pernah menyampaikan pendapat itu kepada Pemprov Sumsel yang diterima langsung oleh Kadispora dan Kaban Kesbangpol. Namun hingga saat ini, belum ada perkembangan terhadap tuntutan tersebut.

"Kami meminta agar KNPI dibawah kepimpinan Ridho dapat menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk plesiran ke luar negeri. Jika mereka tidak menyerahkan laporan tersebut maka itu merupakan tindak pidana korupsi," ujar Eman.

Halaman
12
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Darwin Sepriansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved