Masalah Plasma Tak Berkesudahan Sejak 2008, Warga Mangsang Datangi DPRD Sumsel

Warga mengaku tidak kebagian lahan plasma yang diberikan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Masalah Plasma Tak Berkesudahan Sejak 2008, Warga Mangsang Datangi DPRD Sumsel
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Puluhan warga desa Mangsang Kecamatan Bayung Lincir, Muba menyampaikan keluhannya diterima Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah SH MHKes dan Wakil Ketua Komisi 1 H Husni Thamrin di ruang pimpinan Kantor DPRD Sumsel, Senin (30/1/2017). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Kesal masalah plasma kebun kelapa sawit tak kunjung berkesudahan sejak 2008, membuat sekitar 30 warga Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lincir, Muba mendatangi Kantor DPRD Sumsel, Senin (30/1/2017).

Keluhan mereka diterima Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah SH MHKes dan Wakil Ketua Komisi 1 H Husni Thamrin di ruang pimpinan Kantor DPRD Sumsel.

Warga mengaku tidak kebagian lahan plasma yang diberikan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

"Perkebunan masuk. Kami minta hak kami yang sebenarnya dan diusut yang 315 ha yang tidak diterima oleh kami," kata Burhanuddin yang dibenarkan oleh warga lainnya, Tommy, Siti.

Padahal dalam perjanjian antara perusahaan dengan warga setempat dari lahan seluas 4.443 hektar tersebut 30 persennya dikelola oleh masyarakat setempat. Ironisnya warga Desa Mangsang yang sebenarnya mengaku tidak mendapatkan lahan plasma yang dimaksud.

"Dari tahun 2008 tidak ada penyelesaian atas perjanjian ini. Kalau kami hitung 30 persen dari lahan seluas 4.443 hektare itu 663 kapling lahan plasma, namun yang ada di SK Bupati hanya 315 kapling. Dan itupun tidak diberikan kepada kami yang berhak," ungkap perwakilan warga Mangsang, Burhanuddin.

Malahan sebanyak 315 kapling lahan plasma jatuh pada orang luar yang bukan warga Desa Mangsang.

"Yang menerima lahan plasma tidak satupun warga Desa Mangsang, malahan orang luar. Ada staff kecamatan, oknum polisi dan sebagainya," katanya.

Warga berharap pihak dewan bisa membantu memfasilitasi agar lahan plasma 315 kapling tersebut dikembalikan kepada warga Desa Mangsang yang benar-benar berhak menerima.

"Kami minta lahan itu dikembalikan kepada kami warga Desa Mangsang," ujar para warga.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah memerintahkan agar Komisi I DPRD Sumsel untuk menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut.

"Terimakasih atas apirasinya, kami akan minta Komisi I yang menangani persoalan ini untuk menindaklanjuti," kata Chairul.

Lebih lanjut, untuk mengklarifikasi aduan masyarakat ini, Chairul meminta Komisi I mendatangi lokasi yang dimaksud untuk mempertanyakan kebenaran laporan warga Desa Mangsang.

"Yang kita tanggapi 315 hektare lahan plasma itu banyak bukan warga masyarakat Desa Mangsang yang mendapatkan. Ini akan kita pertanyakan kebenaran laporan warga. Bila perlu Komisi I Cek ke lapangan kondisi di sana. Apakah laporan ini benar. Kalau benar kami sayangkan tindakan ini," kata politisi Partai Demokrat. (*)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Darwin Sepriansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help