Aswari Tanggapi Keluhan Warga PALI Soal Angkutan Batubara

Menurut Aswari, perpanjangan izin truk batubara melintas di jalan umum merupakan kewenangan Gubernur Sumsel.

Aswari Tanggapi Keluhan Warga PALI Soal Angkutan Batubara
TRIBUN SUMSEL/ARI WIBOWO
Saifudin Aswar Riva`i, Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel. 

SRIPOKU.COM,PALI --  Bupati Lahat, Saifudin Aswari Riva`i santai menanggapi keluhan warga PALI atas melintasnya angkutan truk batubara dari Lahat menuju Stock Pile PT EPI di Desa Prambatan,  Abab PALI.

Menurut Aswari, perpanjangan izin truk batubara melintas di jalan umum merupakan kewenangan Gubernur Sumsel.

"Izin itu pak Gubernur, jadi itu bukan kewenangan kita," kata Aswari, kepada Tribunsumsel.com, usai menghadiri penyerahan 10 alat pertanian ke kelompok tani di PALI, Selasa(1/10/2016).

Ia mengatakan, semestinya angkutan batubara menggunakan jalan khusus atau menggunakan kereta api. Namun, fakta di lapangan sangatlah berbeda.

"PT Titan, sudah bangun jalan khusus batubara itu. Tapi belum fungsikan secara optimal, setelah itu, memang kereta api yang dijadikan angkutan batubara. Namun, pembangunan infrastruktur tidak gampang dan memerlukan tahapan," kata ketua DPD Gerindra Sumsel.

Aswari, belum bisa memprediksi kapan angkutan batubara dialihkan ke jalan khusus.

"Belum tahu kapan, sekarang sudah dikerjakan PT Titan. Dulu PT Servo sudah melaksanakan (jalan khusus truk batubara), sebagian sudah menggunakan kereta api," katanya.

Aswari, belum bisa berkomitmen angkutan batubara dilarang melintas jalan umum. Menurutnya itu izin dari pemerintah pusat.

"Izin batubara, izin jalan mobil, bukan dari kita melainkan dari pemerintah pusat dan itu, kita belum bisa berkomitmen atau apapun, tapi sebaiknya truk angkutan batubara tidak lewat jalan umum," jelas Aswari.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat, Talang Bulang, Kecamatan Talang Ubi, Mentri sangat menolak keberadaan angkutan batubara melintas jalan umum di Kabupaten PALI.

Menurutnya dampak truk batubara melintas di jalan umum yang melebihi tonase sangat mengganggu kenyamanan pengendara dan jalan cepat rusak serta dampak negatif lainnya.

"Kami dari masyarakat cuma bisa menolak angkutan batubara melintas jalan umum. Tidak bisa menindak, kami cuma masyarakat biasa. Kebijakan pemerintah dengan diizin truk batubara melintas di jalan umum diperpanjang tidak berpihak kepada rakyat. Namun, kepentingan pribadi maupun kelompok," tegas Mentri‎.

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help