Oknum Pejabat Musirawas yang Dilaporkan Ancam Wartawan Akan Diproses

Oknum pejabat tersebut mengajak dua rekannya, yang diduga juga turut melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada wartawan.

Oknum Pejabat Musirawas yang Dilaporkan Ancam Wartawan Akan Diproses
SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI
AKBP Herwansyah Saidi, Kapolres Musirawas. 

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - ‎Pihak Polres Musirawas akan memproses laporan Toding Sugara (33), wartawan Surat Kabar Umum (SKU) Lentera Indonesia, yang melaporkan oknum pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Pemkab Musirawas berinisial JPS, atas dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam (sajam).

"Adanya laporan dari masyarakat, tetap akan diproses, keadilan tentunya kita peruntukkan bagi orang yang minta keadilan. ‎Akan kita proses sesuai dengan ketentuan," tegas Kapolres Musirawas, AKBP Herwansyah Saidi, kepada Sripoku.com.

Seperti‎ diberitakan, Toding Sugara melaporkan salah seorang oknum pejabat di Dinas PU Pengairan Kabupaten Musirawas berinisial JPS, ke Polres Musirawas, Rabu (27/7/2016).

Toding Sugara melapor, karena diduga dikejar dan diancam oleh oknum pejabat tersebut menggunakan senjata tajam (sajam) di halaman kantor Dinas PU Pengairan Kabupaten Musirawas, di Muarabeliti.

Oknum pejabat tersebut mengajak dua rekannya, yang diduga juga turut melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada wartawan.

Kecam Keras
Sementara itu, adanya dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam yang diduga dilakukan ‎oleh oknum pejabat di Dinas PU Pengairan Pemkab Musirawas terhadap wartawan, dikecam keras oleh aliansi jurnalis di Kabupaten Musirawas.

Ketua Himpunan Jurnalis Daerah (HJD) Kabupaten Musirawas, ‎MH Thamrin menyatakan, tindakan premanisme yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat tersebut tidak semestinya dilakukan.

Dalam hal keberatan terhadap suatu pemberitaan media, sudah ada mekanismenya, yaitu dengan menggunakan hak jawab, sebagaimana tertuang dalam undang-undang pokok pers no.40 tahun 1999.

"Silahkan jawab saja di media yang bersangkutan, jika keberatan terhadap suatu pemberitaan. Kan sudah diatur dalam undang-undang pers. Bukan dengan melakukan tindakan yang mengarah kepada kekerasan," ujar MH Thamrin.

Terkait kasus ini, ia juga menekankan kepada pemerintah daerah, agar mencopot pejabat yang bersangkutan.

Sebab, aksi tersebut tidak mencerminkan perilaku seorang pejabat yang semestinya menjunjung tinggi profesionalitas.

Aksi dugaan pengancaman tersebut bisa menimbulkan dampak buruk aparatur pemerintahan di mata masyarakat.

"Kemudian kepada aparat penegak hukum, kami juga mengharapkan, agar kasus ini bisa diproses secara tuntas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata MH Thamrin, yang juga merupakan wartawan senior di Musirawas. (*)

Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Darwin Sepriansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help