Pilkada 2018 Anggaran KPU Palembang Bengkak Hampir Dua Kali Lipat

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang memperkirakan butuh dana Rp 60 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Palembang, 2018 mendatang.

Pilkada 2018 Anggaran KPU Palembang Bengkak Hampir Dua Kali Lipat
Ketua KPU Kota Palembang Abdul Karim Nasution SAg 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang memperkirakan butuh dana Rp 60 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Palembang, 2018 mendatang. Jumlah ini diakui membengkak hampir dua kali lipat dari Pilkada sebelumnya yang hanya menghabiskan Rp 35 miliar.

Menurut Komisioner KPU Kota Palembang Abdul Karim Nasution SAg, membengkaknya kebutuhan dana pilkada tersebut, lantaran honor panitia adhoc, mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS) hingga pantiia pemilihan kecamatan (PPK) ditanggung oleh KPU.

"Di Pilkada 2018 mendatang perkiraaan kita butuh Rp 60 miliar. Jumlah ini memang membengkak dari Pilkada tahun 2013 lalu yang hanya menghabiskan dana Rp 35 miliar. Pembengkakan itu karena honor panitia adhoc, mulai dari KPPS, PPS hingga PPK dianggarkan oleh KPU," ungkap Karim saat menghadiri penanaman pohon demokrasi di Gedung KPU Sumsel Jakabaring, Kamis (21/7/2016).

Meski demikian anggaran Rp 60 M yang dibutuhkan masih berkemungkinan bisa berkurang, karena pengadaan alat peraga kampanye untuk Pilkada Palembang mendatang tidak lagi dibebankan ke KPU.

"Ada kemungkinan dana Rp 60 miliar itu masih berubah, karena sekarang kita tidak ada lagi pengadaan alat peraga kampanye, pengurangannya berkisar antara Rp 5 -6 miliar," terang Karim yang sebelumnya sempat menjabat posisi Ketua KPU Palembang.

Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi SH MKn menambahkan, ada sejumlah perubahan signikan pada pelaksanaan Pilkada serentak mendatang, dengan adanya UU no 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang permilihan gubernur, bupati, dan Walikota beserta wakilnya.

Diantara perubahan tersebut, yakni peran pemerintah yang diperluas, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi pemilih untuk menyampaikan hak pilihnya.

"Selain itu, mengenai judicial review soal keinginan DPR bahwa dalam proses penetapan peraturan KPU harus dikonsultasikan dahulu kepada DPR, dan itu bersifat mengikat," kata mantan wartawan Sriwijaya Post.

Selanjutnya, besaran sumbangan dana kampanye dari badan usaha yang dulunya maksimal Rp 500 juta, saat ini diperbesar menjadi maksimal Rp 750 juta.

"Ada juga penekanan tentang persyaratan calon kepala daerah bahwa kepala daerah yang berstatus PNS, TNI, Polri dan anggota dewan harus mengundurkan diri, setelah ditetapkan oleh KPU," jelasnya. (Editor : Yandi Triansyah)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: wartawansripo
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved