Bawaslu Sumsel Bahas IKP Pilkada Muba 2017

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumsel membentuk Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Muba.

Bawaslu Sumsel Bahas IKP Pilkada Muba 2017
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Pimpinan Bawaslu Sumsel Kurniawan, Zulfikar, Andika Pranatajaya bersama Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuhron memberikan paparan pada peluncuran IKP Muba, Kamis (30/6/2016). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Guna memetakaan kemungkinan potensi kerawanan dan menyukseskan pelaksanaan pilkada Muba 2017 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumsel membentuk Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Muba.

IKP ini bisa menjadi alat untuk mitigasi potensi Kerawanan pelaksanaan pilkada, serta menjadi referensi bagi penyelenggara, peserta pemilu maupun pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pencehaan terjadinya hal hal negatif.

Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya SSos mengatakan, IKP ini dibentuk untuk pemetaan, prediksi dan deteksi dini dalam menentukan wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pilkada. IKP juga bisa jadi alat ukur untuk mengetahui karakteristik dan kategori Kerawanan dan lainnya.

"Metode yang digunakan IKP dalam pengumpulan data adalah metode diskusi, review hasil pengawasan, penyebaran daftar pertanyaan dan studi data maupun informasi. Sedangkan sumber datanya berasal dari bawaslu Sumsel, BPS, KPUD Muba dan lainnya," ujar Andika pada peluncuran IKP Muba, Kamis (30/6/2016).

Menurut Andika, berdasarkan IKP yang dilakukan untuk penyelenggara, terdapat beberapa hal yang berpotensi dipermasalahkan seperti KPU Muba 2013-2018 yang saat ini dijabat oleh PAW, variabel kualitas DPT yang belum begitu baik karena DPKTB yang masih tinggi, ketidaktegasan penyelenggara saat pileg masih banyak diberitakan serta sekretariat PPK dan Panwascam pada pilpres 2014 yang sebagian besar masih numpang di kantor camat.

"Sedangkan untuk Kerawanan dari dimensi kontestasi adalah masih ditemukannya dukungan ganda untuk syarat calon perseorangan, adanya dugaan Money Politics pada pilpres lalu, adanya penggunaan fasilitas negara saat kempanye dan masalah hubungan kekerabatan," katanya.

Pimpinan Bawaslu Pusat, Daniel Zuhron dalam sambutannya mengatakan, saat ini teknologi kian maju sehingga semua pihak diharapkan dapat meyakinkan semua pihak kalau apa yang dilakukan IKP bukanlah ramalan yang bisa benar 100 persen, tetapi ini merupakan pemetaan untuk menyelamatkan pilkada Muba, sehingga warga bisa mendapatkan hak pilihnya dengan baik.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved