Bawaslu Usulkan BNN Dilibatkan Dalam Proses Pilkada

Usulan tersebut sudah disampaikan pihak Bawaslu Pusat dalam proses rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

Bawaslu Usulkan BNN Dilibatkan Dalam Proses Pilkada
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Andika Pranata Jaya SSos 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Andika Pranata Jaya SSos mengatakan kalau pihaknya mengusulkan kepada Bawaslu Pusat agar ada pelibatan Badan Narkotika Nasional (BBN) dalam proses pencalonan kepala daerah.

Usulan tersebut sudah disampaikan pihak Bawaslu Pusat dalam proses rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

"Jadi BNN tidak hanya melakukan pemeriksaan standar tapi kalau mau lembaga di luar tim kedokteran bisa bergabung dalam proses pemeriksaan kesehatan kepala daerah," kata Andika usai mengikuti Focus Group Disccusion terbatas antara pakar dan pers bertemakan Independen Mania Vs Phobia deParpolisasi yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA FISIP) Unsri di Ruang Akasia Kopitiam Senopati, Sabtu (19/3) malam.

Nantinya ada tim dokter yang akan meneliti lebih spesifik. Namun keberadaan BBN tersebut harus diatur dalam regulasi penyelenggaraan pemilu karena selama ini belum diatur.

"Menurut kami penyelenggaraan pilkada sudah baik sesuai dengan standar penyelenggaraan kepala daerah berdasarkan UU No 8 kemarin , kalau ingin diperbaiki inilah momentumnya sedang dilakukan revisi undang-undang pemilu," ujarnya.

Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumsel Dr Zulfikri Sulaeman menilai proses seleksi pilkada dalam prakteknya ada masalah seperti pemeriksaan kesehatan.

"Secara prosedural pilkada sudah memenuhi standar karena dari masyarakat sedangkan integritas penyelenggara pilkada sudah sesuai aturan, yang menyatakan penyelenggara pemilu berintegritas , dan faktanya sekarang tidak ada," katanya.

Dan baru-baru ini pihaknya telah memecat KPU Muba dan Empat Lawang karena bermasalah di tingkat bawah dan melanggar sumpah.

Sedangkan Iklim Cahya politisi dari Ogan Ilir (OI) melihat semua dinas dan instansi di OI perlu dilakukan test urine.

"Karena namanya pejabat menjadi panutan bagi masyarakat baik di DPRD dan eksekutif perlu test urine dan darah juga termasuk test rambut dan yang terlibat diperbaiki dan kejadian ini menjadi shock terapi dan semuanya dapat meninggalkan narkoba ini,"

"Dengan tertangkapnya bupati OI AW Nopriadi Mawardi oleh BNN menjadi pelajaran bagi kita semua termasuk masyarakat khusus pejabat di OI," kata mantan Ketua Ketua DPRD OI.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Darwin Sepriansyah
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved