Pemkab OKI dan Kajari Kayuagung Bentuk TP4D

Pemkab OKI dan Kejari Kayuagung bentuk tim TP4D untuk mewuudkan OKI bebas dari tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pemkab OKI dan Kajari Kayuagung Bentuk TP4D
SRIPOKU.COM/MAT BODOK
Kajari Viva Hari Rustaman dan Kapolres OKI AKBP M Zulkarnain SIk

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG – Untuk mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bebas dari tindakan korupsi, pihak kejaksaan Kayuagung membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kayuagung dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bergandengan tangan, Jumat (26/2) di ruang bende seguguk.

Bupati OKI, H Iskandar SE mengatakan, komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) tak bisa ditawar-tawar, oleh sebab itu semangat untuk mewujudkan OKI Zero korupsi tahun 2016, harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Apalagi dari pihak kejaksaan sepakat melakukan kerjasama yang baik kepada pemerintah.

Menurut Iskandar memang bukan pekerjaan gampang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Semua perlu proses dan tekad yang kuat untuk menjadikan KKN sebagai musuh.

“Dengan terbentuknya TP4D hal ini bukanlah menjadi hal yang mustahil, kita lakukan pengawasan bersama.koordinasi dan konsultasi untuk mencegah terjadinya korupsi,” kata Iskandar yang mengajak seluruh jajaran di SKPD untuk tidak malu-malu bertanya kepada pihak kejaksaan dalam menyelesaikan permasalahan, apabila belum paham.

“Seluruh yang memegang jabatan di pemerintahan, apalagi yang sudah melakukan kerja sama dengan kejaksaan jangan segan-segan dan ragu berkoordinasi dan konsultasi kepada pihak kejaksaan,” pinta Iskandar.

“Diharapkan juga pengawasan penggunaan dana desa oleh para kades, jangan sampai nanti banyak yang tersandung hukum, saya harap agar terus di sosialisasikan gerakan pencegahan korupsi ini,” harap Iskandar.

Kajari Kayuagung Viva Hari Rustaman mengatakan, terwujudnya TP4D bertujuan untuk menghilangkan keraguan aparatur negara dalam mengambil keputusan.

Lalu teruwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis untuk kepentingan rakyat. Dan terserapnya anggaran secara optimal.

Menciptakan iklim infestasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

“Keberadaan TP4D ini dimaksudkan, untuk menimalisir terjadinya kesalahan, dan kekeliruan,” jelas Viva seraya benyebutkan, faktor-faktor yang menghambat rendahnya serapa anggaran disebakan bisa saja pejabat birokrasi dan pebisnis takut, ragu-ragu dalam keputusan, sigma kriminalisasi kebijakan.

Masih kata Viva, TP4 mempunyai tugas dan fungsi sebagai, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan membangun melalui upaya-upaya pencegahan, preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.

“Caranya memberikan penerangan hukum di lingkungan pemerintah BUMD, BUMN dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib adminstrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara,” beber Viba.

Selain itu, melakukan diskusi dan pembahasan bersama instansi pemerintahan, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Penulis: Mat Bodok
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help