Pilkada Muba

Bawaslu Waspadai 'Money Politics' Pilkada di Muba

Saat ini Bawaslu pusat sedang melakukan pemguatan institusi bersama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Bawaslu Waspadai 'Money Politics' Pilkada di Muba
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Pimpinan Bawaslu Sumsel Divisi Penindakan, Zulfikar SH 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai menyiapkan pemetaan dan potensi kerawanan kecurangan menjelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Musi Banyuasin (Muba) 15 Februari 2017 mendatang.

Pimpinan Bawaslu Sumsel Divisi Penindakan, Zulfikar SH mengatakan, berdasarkan evaluasi pilkada serentak 7 kabupaten di Sumsel 9 Desember 2015 lalu, pihaknya perlu mewaspadai sejak dini politik uang di pilkada Muba nanti.

"Money politics menjadi kewaspadaan kita sejak dini, bahkan sebelum tahapan kampanye dimulai. Apalagi, kini sejumlah bakal calon mulai sosialisasi," ungkap Zulfikar SH, Kamis (25/2/2016).

Zulfikar menjelaskan, saat ini Bawaslu pusat sedang melakukan pemguatan institusi bersama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) agar pelaksaan penindakan money politics ini dilakukan dengan sanksi yang tegas.

Pasalnya, UU saat ini masih belum memberikan saksi bagi pelaku politik uang tersebut.

"Kita menunggu revisi UU pilkada terutama pasal sanksi money politics. Kita berharap Centra Gakkumdu bisa bekerja maksimal jika aturannya nanti jelas sebagai upaya menekan money politics," kata alumni FH UMP.

Selain money politics, pihaknya juga mewaspadai akan adanya pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Muba dan Sumsel. Pasalnya, beberapa nama yang muncul merupakan incumbent dan orang dekat di Provinsi.

"Sesuai peraturan ASN, mereka dilarang berpolitik praktis. Jelas ini juga menjadi kewaspadaan kami juga," jelas Zulfikar yang juga menjabat ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumsel ini.

Untuk itu Bawaslu Sumsel segera akan membentuk Panwaslu Kabupaten Muba untuk mengawasi berlangsungnya pesta demokrasi tersebut. Sesuai jadwal bulan Maret akan dilakukan perekrutan oleh Timsel.

"Meskipun masih menunggu perubahan jadwal oleh KPU, kita tetap akan melakukan perekrutan. Sebab jika Pilkada bulan Februari, berarti enam bulan sebelumnya sudah berjalan tahapan," pungkasnya.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved