Edward Jaya Minta Paslon Nomor 1 Didiskualifikasi

Calon Bupati OKU Timur pasangan nomor urut 2 Edward Jaya meminta Paslon nomor urut 1 agar didiskualifikasi terkait laporannya ke Panwaslih.

Edward Jaya Minta Paslon Nomor 1 Didiskualifikasi
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Cabup OKU Timur nomor urut 2, Edward Jaya menunjukkan bukti kecurangan Pilkada, Jumat (11/12/2015). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Calon Bupati OKU Timur pasangan nomor urut 2 Edward Jaya meminta Paslon nomor urut 1 agar didiskualifikasi terkait laporannya ke Panwaslih atas dugaan adanya pengkondisian suara.

"Ini tuntunan camat untuk membuat rekap. Temuan kita tanggal 9. Jam 7 malam yang dibuat oleh Kesbangpol. Padahal Real qount kita sendiri baru 40 persen karena jauhnya jarak. Ini salah seorang PNS yang tergerak hatinya menyerahkan buatan Kesbangpol ini. Dio ngomong, aku dak rela kakak dikalahkan oleh ini. Dak mungkin jam 7 malam sudah selesai," ungkap Edward Jaya SH usai bersilaturahmi dengan Wakapolda Sumsel, Jumat (11/12/2015).

Menurut mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini, ada pilkada atau tidak ini sudah dibuat.

"Masak 13 kecamatan full milih semua. Padahal ada yang sakit, nyadap karet. Semua suara yang tidak sah masuk semua ke Paslon nomor 1. Saya minta agar Kesbangpol ini diamankan. Kita minta diproses secara hukum. Kita tidak ingin terjadi class action," tegas Edward Jaya.

Menurut Edward yang juga Wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar Sumsel dirinya berupaya untuk bergerak cepat mengurus pengaduan dugaan kecurangan ini.

"Saya malam ini lapor ke Jakarta. KPU dan Bawaslu RI. Termasuk ke Mendagri. Saya mengikuti proses hukum karena gugatan hanya minggu. Kalau ini dak diurus KPU, Bawaslu selami seminggu ini, aku dak melok-melok. Kito ini wong organisasi jadi ngerti. Makanya massa kito tenangkan," katanya.

Mantan Ketua KNPI Sumsel ini menyatakan enggan Pilkada di OKU Timur diulang karena dirinya yakin memenangkan perolehan suara.

"Kalau suara saya dikembalikan saya menang 57 persen.Saya tidak mau diulang. Akan tetapi ini harus diproses. Saya katakan ini merupakan sodomi politik. Yang berbuat curang dan diuntungkan ini agar didiskualifikasi," ujarnya.

Sementara Pj Bupati OKU Timur Richard Chahyadi yang dikonfirmasi tudingan ini mempersilahkan untuk membuktikannya.

"Yang jelas kita respon positif. Keberadaan desk Pilkada itu perintah Undang-undang. Kita di OKU Timur sudah bentuk dari elemen TNI/Polri juga dilibatkan untuk memonitor Pilkada," kata Richard.

Richard yang sebelumnya juga menjabat Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel mengatakan jika ada temuan rekap sementara yang dituduhkan Paslon nomor 2, menurutnya itu sah-sah saja.

"Rekap yang dilaporkan itu tidak ada tandatangan. Itu kan rekap sementara dan bukan menjadi acuan Camat-camat. Hanya untuk laporan ke desk Pilkada. Untuk acuan tetap di KPU. Kalau ini dipermasalahkan, bagaimana dengan hitung cepat quick qount?," kata Richard.

Menanggapi tudingan keanehan 13 kecamatan disebut full menyalurkan hak pilihnya, mantan Kepala Biro Kesra Setda Pemprov Sumsel kembali mempersilahkan untuk dilakukan pembuktian.

"Coba buktikan. Apa artinya di situ partisipasi pemilih sebesar 67 persen. Apo itu milih semua? Salah satu ada yang kurang puas itu wajar-wajar saja. Intinya yang dilakukan Kesbangpol di Desk Pilkada itu rekapan dari lapangan," tegasnya.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved