Terkait Hasil Pilkada di Sumsel, Masyarakat Diminta Tunggu Rekap PPK dan KPU

Beberapa Paslon sudah mengklaim kemenangannya dari hasil quick count.

Terkait Hasil Pilkada di Sumsel, Masyarakat Diminta Tunggu Rekap PPK dan KPU
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
A Naafi SH MKn 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Meski bermunculan beberapa hasil penghitungan cepat (quick count) 7 daerah pilkada di Sumsel, masyarakat diminta menunggu rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berlangsung mulai 10-16 Desember 2015 mendatang.

Beberapa Paslon sudah mengklaim kemenangannya dari hasil quick count. Selain itu hasil validitas data dilakukan oleh KPU Kabupaten di tujuh daerah di Sumsel dengan melakukan scan form C dan D hasil perhitungan suara baik di TPS maupun hasil rekap PPK untuk segera disampaikan kepada KPU RI dan bisa diakses semua masyarakat melalui wesite KPU RU.

"Scaning form C-1 sedang dilakukan bahkan di PALI, dan Muratara sudah ada yang rampung. Ini merupakan upaya KPU menjaga suara rakyat dan transparan tidak bisa dipermainkan hasilnya," ungkap Ahmad Naafi SH MKn, Komisioner KPU Provinsi Sumsel, Kamis (10/15/2015).

Mengenai upaya konstitusional yang dilakukan paslon yang kalah mantan panwaslu kabupaten Muba ini menjelaskan bahwa sesuai peraturan M.K nomor 1/2015 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemiihan gubernur, bupati, walikota menganut ketentuannya bahwa kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 ribu jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen antara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh termohon.

Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 250 jiwa sampai 500 jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen antara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon dan kabupaten dengan jumlah penduduk lebih 500 jiwa s.d 1000 jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen antara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon.

"Pengajuan pengajuan perselisihan merupakan hak paslon atau kuasa hukumnya dalam waktu 3x24 jam sejak termohon atau KPU kabupaten mengumumkan penetapan hasil," kata Naafi.

Mengenai rekap PPK, Naafi yang melakukan supervisi dan monitoring di kabupaten OKU, OKU Selatan dan OKU Timur mengatakan rata-rata PPK sudah merekap hasil dari PPS mulai tanggal 10 hingga 16 Desember 2015 sesuai PKPU 2/2015 tentang tahapan.

Naafi mengingatkan PPK bahwa dalam rekap tingkat kecamatan di wilayahnya untuk memaparkan kejadian khusus /keberatan dari saksi (form C2) kwk yang menjadi catatan pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan PPK beserta Panwascam dan saksi paslon agar dapat menyelesaikan kejadian khusus/keberatan saksi yang menjadi catatan PPK/Panwas TPS sehingga tidak menjadi permasalahan pada saat rekap di jenjang berikutnya.

Sementara itu Ketua KPU Sumsel H Aspahani mengatakan masih terus memantau proses tahapan dan kegiatan scanning di beberapa daerah seperti Mura dan Muratara.

"Proses hitung sedang berjalan dan KPU Provinsi terus memantau kendala di lapangan. Kalau ada kendala seperti lambatnya proses hitung akan dicari solusi dan KPU Provinsi akan turun tangan, agar cepat diselesaikan," kata Aspahani.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved