PN Tipikor Palembang Siap Sidang Kasus Dugaan Suap APBD Muba

Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Klas I Palembang siap untuk mengagendakan jadwal sidang tersangka dugaan suap RAPBD Muba.

PN Tipikor Palembang Siap Sidang Kasus Dugaan Suap APBD Muba
SRIPOKU.COM/WELLY HADINATA
Saiman SH, Humas PN Klas I Palembang. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pasca pelimpahkan berkas dari penyidik KPK atas perkara dua pejabat Kabupaten Muba yang menjadi tersangka kasus dugaan suap RAPBD Muba, Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Klas I Palembang siap untuk mengagendakan jadwal sidang.

Kepada Sripoku.com Rabu (26/8/2015), Humas PN Klas I Palembang Saiman SH mengatakan, pelimpahan berkas perkara dari KPK sudah diterima panitera tipikor.

Berkas perkara sudah diregister dengan nomor registrasi 44. "Setelah menerima berkas dari jaksa, sesuai prosedurnya akan didaftarkan dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian ditunjuk majelis hakim untuk memimpin jalannya persidangan," ujarnya.

Saiman mengatakan, tidak ada keistmewaan untuk berkas yang dilimpahkan KPK. Berkas dari jaksa Kejari dan jaksa Kejati semuanya harus menjalani prosedur yang sesuai kerangka sebelum sidang dimulai.

Dari berkas diterima panitera, sesuai aturannya tujuh hari setelah berkas diterima jadwal sidang diagendakan.

"Jadi tujuh hari setelah berkas diterima, sidang sudah ada jadwalnya. Tidak ada keistimewaan untuk berkas perkara dari KPK, majelis hakim yang memimpin sidang nanti tetap tiga orang hakim. Pastinya hakim yang akan memimpin sidang nanti sudah teruji dan indenpenden. Serta hakim bebas dari intervensi," ujarnya.

Sebelumnya pada Jumat (13/8/2015), dua tersangka Syamsudin Fei dan Faisyar sudah dititipkan jaksa KPK ke Rutan Pakjo Klas I Palembang.

Dalam berkas perkara yang dilimpahkan KPK, Syamsudin Fei dan Faisyar dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim satgas KPK melakukan OTT di rumah Bambang Karyanto (BK), anggota DPRD Muba yang berlokasi di Jalan Sanjaya RT 06 RW 02 Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, Jumat (19/6/2015) malam sekitar pukul 20.30.

Dari hasil OTT KPK, ditemukan tas warna merah marun yang berisi uang pecahan 50 ribu dan 100 ribuan. Setelah dihitung, jumlah sementara ada Rp 2,560 miliar. Dugaan sementara, pemberian uang dari Kadis kepada anggota DPRD berkaitan dengan APBDP 2015.

KPK pun menetapkan empat tersangka yakni dua anggota DPRD Kabupaten Muba yakni Bambang Karyanto dan Adam Munandar (AM).

Dua tersangka lainnya pejabat Pemkab Muba, diantaranyta Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei (SF) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Faisyar.

Bahkan dalam lanjutan pengembangan kasus OTT ini, KPK pun menetapkan status tersangka terhadap Bupati Muba Pahri Azhari dan istrtinya Lucianty Pahri.

Selang satu pekan kemudian, penyidik KPK pun kembali menetapkan status tersangka terhadap empat pimpinan DPRD Muba.

Keempatnya yakni Ketua DPRD Musi Banyuasin Raimon Iskandar (F-PAN) beserta tiga Wakil Ketua DPRD Musi Banyuasin Aidil Fitri (F-Gerindra), Islan Hanura (F-Golkar), dan Darwin AH (F-PDI-Perjuangan).

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help