KPU Kembali Surati Gubernur Agar Laksanakan Putusan DKPP RI

Untuk kedua kalinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menyurati Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH penggantian dua anggota DPRD Muba

KPU Kembali Surati Gubernur  Agar Laksanakan Putusan DKPP RI - fatmawati.jpg
SRIPOKU.COM/ADBUL HAFIZ
Fatmawati, Caleg Golkar Muba yang dimenangkan DKPP RI agar dilantik menjadi anggota DPRD
KPU Kembali Surati Gubernur  Agar Laksanakan Putusan DKPP RI - shairi.jpg
SRIPOKU.COM/ADBUL HAFIZ
Shairi, Caleg PAN Muba yang dimenangkan DKPP RI agar dilantik menjadi anggota DPRD

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Untuk kedua kalinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menyurati Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH penggantian dua anggota DPRD Muba (Fatmawati SE/Golkar dan Syairi Remuso/PAN) sesuai putusan DKPP RI, Senin (15/9/2014) pagi.

Kedua anggota DPRD Muba (Fatmawati SE/Golkar dan Syairi Remuso/PAN) ini memiliki nasib yang sama. Kedua Caleg dicoret KPU Muba atas dasar laporan menggunakan dokumen ijazah palsu.

Fatmawati SE Caleg Partai Golkar kemudian digantikan Bahrul. Sedangkan Syairi Remuso dari Partai Amanat Nasional digantikan Caleg suara ketiga Yulisman yang juga kakak kandung Ketua KPU Muba, Rustam Effendy.

"KPU Sumsel ada waktu 7 hari pasca putusan DKPP 199/DKPP-PKE-III/2014 Tanggal 10 September 2014 lalu dan sudah menyurati Gubernur Sumsel tentang penggantian dua anggota DPRD Muba (Fatmawati SE/Golkar dan Shairi Remuso/PAN) sesuai putusan DKPP pada saat itu juga, dan telah mengirim surat kembali kepada Gubernur Sumsel pagi tadi untuk melaksanakan keputusan DKPP," kata Komisoner Divisi Sosialisasi dan Kampanye KPU Sumsel Ahmad Naafi SH MKn.

Bawaslu Sumsel awasi pelaksanaan atas pengembalian hak konstitusi Fatmawati yang terhitung akan dilaksanakan dalam batas waktu 7 hari. Setelah dibacakan putusan DKPP beberapa hari lalu.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Pimpinan Bawaslu Sumsel, Zulfikar SH dan Kurniawan SPd dengan
kuasa hukum Fatmawati, Sofhuan Yusfiansyah SH dan Eliyanto SH di kantor Bawaslu Sumsel, Jumat (12/9/2014) lalu.

Zulfikar menjelaskan, Bawaslu Sumsel akan sepenuhnya mengawasi tahapan ambil alih hak konstitusi Fatmawati.
Sebab dalam amar putusan DKPP, maka Bawaslu RI berperan untuk mengawasi jalannya proses peralihan
tersebut.

“Sesuai amar putusan DKPP maka Bawaslu akan mengawasi tahapan tersebut,” kata Zulfikar.

Menurut alumni FH UMP ini, pasca putusan yang memecat KPU Muba, maka secara otomatis KPU Muba diambil alih oleh KPU Provinsi Sumsel. Dengan demikian, hak konstitusi termasuk proses penetapan dan jalannya pelantikan dua caleg Fatmawati dan Syairi Remuso diambil alih oleh KPU Sumsel.

“Proses pergantian SK, dan persiapan pelantikan mereka kami awasi sepenuhnya. Hingga proses tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan lancar dengan tenggat waktu 7 hari pasca dibacakan putusan DKPP,” tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved