• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 1 Agustus 2014
Sriwijaya Post

Merampas Harta Koruptor

Rabu, 25 September 2013 11:35 WIB
Merampas Harta Koruptor
ist
Merampas Harta Koruptor

Tak bisa dipungkiri, korupsi sampai kapanpun menjadi problem terbesar yang dihadapi Indonesia. Korupsi sudah membudaya, dilakoni di segala lini, sendi, dan aspek kehidupan negeri ini. Saking seringnya korupsi diberitakan dan dijalankan sehari-hari, lamat-lamat dianggap menjadi pekerjaan yang lumrah bagi siapapun, terutama bagi pemilik modal, penguasa dan pemegang jabatan.

Tiga pondasi demokrasi kita, dari pemerintah, wakil rakyat, penegak hukum tak henti-hentinya terjerat hukum akibat laku kotor itu.

Tiap tahunnya, pelaporan dan kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak berdiri tahun 2003, terus meninggi trafiknya. Labirin korupsi menjalar deras ke segala nalar dan urat saraf bangsa ini, muda hingga tua, pria maupun wanita. Ini berarti godaan mengorupsi sudah menggurita dan mengakar kuat.

Di sisi lain, upaya penjeraan koruptor seringkali terbentur dengan putusan hukum yang sangat ringan. Lemahnya penegakan hukum, semaraknya gaya hidup hedonis, tidak adanya political will dan keteladanan dari pejabat-pejabat publik, mendedahkan preseden buruk mengapa korupsi makin lestari dan merajalela.

Tragisnya, korupsi berdampak sangat besar, mampu merobohkan pondasi bangsa-negara dari segala aspek; ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. Tinggal bagaimana pelaksanaan hukum positif di Indonesia mampu memberi efek jera bagi koruptor.

Salah satu solusinya adalah dengan melakukan perampasan aset koruptor. Namun perampasan aset dihadapkan pada hambatan utama berupa tidak adanya regulasi yang memadai tentang perampasan harta benda tanpa melalui proses peradilan pidana (non conviction based).

Oleh karena itu diperlukan adanya pembaharuan hukum yang memungkinkan diakomodasinya pelaksanaan non conviction base stolen asset recovery, yang mencakup tentang pembekuan (freezing), perampasan (seizure), dan penyitaan (confiscation) harta benda tanpa perlu dibuktikan keterlibatan ataupun kesalahan pelaku dalam suatu proses pidana.

Penegakan hukum cukup dilakukan dengan melakukan penelusuran harta kekayaan yang dimiliki tersangka, yang lalu ditindaklanjuti dengan penyeleidikan dan penyidikan dalam upaya mengembalikan harta Negara (hlm. 2).

Penyelamatan uang negara dari praktik korupsi telah medapat sorotan tajam dari kalangan internasional, diantaranya melalui keberadaan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 (UNCAC), adalah suatu instrumen yang melengkapi Konvesi PBB Mengenai Anti Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC, 2000).

Melalui UNCAC ini diperkenalkan serangkaian standar, tindakan dan aturan yang komprehensif untuk diterapkan oleh semua negara guna memperkuat rezim hukum dan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi.

Konvensi ini juga membuat terobosan besar dengan dipersyaratkannya Negara Peserta untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui korupsi kepada negara asal dari mana aset tersebut dicuri.

Salah satu cara untuk mencegah, melindungi, dan mengembalikan hak-hak masyarakat dari akibat tindak pidana korupsi adalah melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa melalui tuntutan pidana (NCB Asset Forfeiture) (hlm.70-71).

Dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia memang sudah sejak lama dikenal ketentuan mengenai “perampasan aset”.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda, adalah ketentuan yang pertama sekali menggunakan istilah “korupsi”.

Kemudian ada pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur segala harta benda yang diperoleh dari korupsi dirampas, dan terdakwa dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Juga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan ini dikeluarkan sebagai suatu penetapan hakim (beschikking) dan juga perampasan asset sebagai bentuk hukuman tambahan (hlm.17).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara relatif lebih lengkap mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi.

Undang-Undang ini telah mengatur ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta yang kekayaan.

Terdapat terobosan dengan memasukkan sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme gugatan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana atau instrumen kejahatan yang menekankan perampasan aset hasil tindak pidana atau dikenal dengan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau civil forfeiture (hlm. 91).

Dalam mekanisme ini, adanya pelaku kejahatan yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan berdasarkan suatu putusan pengadilan bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi guna dilakukannya perampasan aset baik sarana maupun hasil tindak pidananya.

Mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan efektifitas upaya pemulihan kerugian keuangan negara, maka pemerintah perlu mendorong agar pembahasan  RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi prioritas dan segera disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Tak ayal, dalam sambutan Ketua KPK Abraham Samad pada buku ini mengemukakan bahwa kehadiran buku yang ditulis oleh Kepala PPATK Dr Muhammad Yusuf, SH, MM ini perlu diapresiasi mengingat masih sedikitnya literatur yang membahas mengenai ketentuan NCB Asset Forfeiture (hlm.xiii).

KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang menangani proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, menyambut baik ide bahwa solusi pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui perampasan aset tanpa tuntutan pidana berdasarkan sistem hukum common law.

Judul Buku    : Merampas Aset Koruptor
Penulis        : Dr. Muhammad Yusuf
Penerbit    : Buku Kompas
Cetakan    : Kedua, Mei 2013
Tebal        : xxii + 274 halaman
ISBN        : 978-979-709-7035

Pengirim:
Muhammad Bagus Irawan, alumnus MAK Matholi’ul Huda Bugel, pustakawan IAIN Walisongo Semarang

Editor: Sudarwan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas