PN Palembang Tolak Gugatan Mantan Mahasiswa PPDS THT-KL Unsri

Hakim Ketua Diris Sinambela SH pada amar putusan, Kamis (19/9) menyatakan PN Palembang tidak berwenang mengadili gugatan penggugat

PN Palembang Tolak Gugatan Mantan Mahasiswa PPDS THT-KL Unsri
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Tim kuasa hukum Unsri memberikan keterangan. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pengadilan Negeri Palembang akhirnya menolak gugatan mantan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Telinga, Hidung, Tenggorokan-Bedah Kepala dan Leher (THT-KL), dr Budi Utama.

Hakim Ketua Diris Sinambela SH pada amar putusan, Kamis (19/9) menyatakan PN Palembang tidak berwenang mengadili gugatan penggugat yang memperkarakan SK Rektor Unsri No 253/UN.9.41/DT.Kep/2011 cacat yuridis.

"Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 3 tentang peradilan tata usaha negara bahwa SK itu bersifat konkrit, final dan mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini," kata Diris Sinambela SH.

Menanggapi hal ini kuasa hukum Budi Utama, Lucky Muchtar SH mengaku kemungkinan pihaknya akan melakukan banding.

"Masih kita rundingkan dengan kawan-kawan di kantor. Kemungkinan banding," kata Lucky Muchtar SH seraya mengaku pihaknya tidak mungkin lagi menggugat melalui jalur PTUN mengingat syaratnya melewati limit waktu lebih dari 90 hari sejak SK yang diperkarakan keluar.

Mantan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Sriwijaya menggugat Rektor Universitas Sriwijaya Badia Parizade, karena penerbitan surat pemberhentian sehingga tidak bisa berpindah ke perguruan tinggi lain.

Selain menggugat Rektor, dr Budi Utama juga menggugat Dekan FK Unsri, Ketua Program Studi THT-KL FK Unsri, dan Ketua Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL Unsri selaku penerbit surat pemberhentian.

Kejadian ini berawal atas keinginan dari penggugat untuk berpindah kuliah di Universitas Hasanuddin. Ia pun meminta surat pengantar dari Unsri sembari menyiapkan segala keperluan di Makassar.

Penasehat hukum Unsri Azwar Agus SH MHum, Marihot D Saing SH MHum, Mujiburrahman SH MH, Rika Destiny Sinaga SH MH, Ellis Purnama SH dan Hanibal Arifin SH menilai alasan hakim menerima eksepsi para tergugat sudah tepat karena rektor merupakan pejabat tata usaha negara.

"Yang dia gugat SK rektor tersebut. SK rektor itu putusan tata usaha negara oleh karena itu bukan kewenangan PN Palembang untuk memeriksa, mengadili perkara ini. Apabila SK itu digugat ke PTUN, ini sudah daluarsa. Berdasarkan undang-undang peradilan tata usaha negara bahwa suatu keputusan pejabat tata usaha negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Rektor itu adalah pejabat tata usaha negara," terang Azwar Agus.

Editor: Sudarwan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help