• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 21 April 2014
Sriwijaya Post

PNPM Pedamaran Diduga Fiktif

Minggu, 1 September 2013 21:29 WIB

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG–Adanya dugaan penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), membuat tugas baru jajaran kepolisian Polres OKI untuk melakukan penyelidikan kebenaran kasus tersebut.

Pihak kepolisian mengendus adanya ketidak beresan dalam pengelolaan anggaran pemerintah tersebut, lantaran dua tahun lalu Kecamatan Pedamaran tidak dapat menikmati program nasional pemberdayaan masyarakat ini. Karena itu, masyarakat Pedamaran mendesak pihak kepolisian segera menyelidiki dana PNPM yang kurang jelas itu. Sebab menurut warga, jika tidak secepatnya diselesaikan maka kemungkinan program ini tidak dirasakan masyarakat lagi.

Kapolres OKI AKB Erwin Rachmat SH melalui Kasat Reskrim AKP H Surachman SH didampingi Kanit Pidsus Ipda Jailili SH, Minggu (1/9/2013) mengatakan, pihaknya memang telah memperoleh informasi adanya dugaan ketidakberesan pengelolaan simpan pinjam yang menggunakan dana PNPM.“Informasinya sedang kita dalami, jika memang nanti ada indikasi penyelewengan danpenyalahgunaan tentu saja akan kita proses,” kata Surachman.

Untuk itu, dijelaskan Kanit Pidsus Ipda Jailili SH, berdasarkan informasi yang diperoleh, bahwa sejak tahun 2012 lalu, Kecamatan Pedamaran sudah tidak diikutkan lagi dalam kegiatan PNPM Pedesaan yang telah digulirkan oleh pemerintah, lantaran untuk kecamatan tersebut masih ada permasalahan yang harus diselesaikan salah satunya program dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang mencapai miliran rupiah yang sampai saat ini masih nunggak sejak tahun 2007 lalu.

”Kita akan koordinasikan dengan pengelola program termasuk juga dari BPMD OKI, apakah memang benar ada tunggakan dan nilai tunggakannya mencapai Rp 2,69 miliar, apakah tunggakan tersebut murni tunggakan dimasing-masing desa, apakah memang benar ada masyarakat yang menunggak pinjaman tersebut, atau nama-nama masyarakat yang menjadi peminjam adalah fiktif, inilah yang akan kita selidiki,” ujar Jailili.

Sebelumnya, Fasilitator PNPM Kabupaten OKI, Havana Yahvas, beberapa waktu lalu mengatakan, dari sejumlah kecamatan yang ada di OKI, hanya Kecamatan Pedamaran saja yang tidak diikutsertakan pada PNPM Pedesaan tahun 2013 ini, bahkan sejak tahun 2012 lalu, Kecamatan Pedamaran sejak tahun 2012 sudah tidak berpartisipasi lagi dalam PNPM lantaran kecamatan tersebut masih ada permasalahan yang harus diselasaikan salah satunya program SPP yang sampai saat ini masih nunggak.
Ditambahkannya, dana keseluruhan PNPM Pedesaan tahun 2013 sebesar Rp 32 miliar, masing-masing desa di setiap kecamatan berbeda beda besaran dalam menerima bantuan dana tersebut.

Berkaitan dengan tunggakan tersebut Bupati OKI, Ir H Ishak Mekki MM sebelumnya sudah turun tangan dengan mengeluarkan surat tertanggal 4 Juni 2012 nomor 900/3835/ PMD tanggal 7 Juni 2012, prihal hasil audit PNPM di Kecamatan Pedamaran. Di mana dari hasil audit keuangan BPK oleh satker PNPM Provinsi Sumsel telah ditemukan penyalahgunaan SPP total indikasi sebesar Rp 2.698.887.500.

Dengan dikeluarkannya surat tersebut yang ditujukan kepada pihak Kecamatan Padamaran. Akhirnya pihak kecamatan setempat membentuk tim penyelesaian masalah dana SPP PNPM guna memfasilitasi tunggakan dimasing-masing desa serta mengkonfirmasi hasil identifikasi bahwa apakah memang benar ada masyarakat yang menunggak pinjaman tersebut, atau nama-nama masyarakat yang menjadi peminjam adalah fiktif.

Penulis: Mat Bodok
Editor: Hendra Kusuma
Sumber:
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
392082 articles 17 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas