• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Sriwijaya Post

KPU Sumsel Tolak Diskualifikasi Cagub

Jumat, 30 Agustus 2013 13:31 WIB
KPU Sumsel Tolak Diskualifikasi Cagub
DOK SRIPOKU.COM/WELLY HADINATA
Kantor Sekretariat KPU Sumsel di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Kecamatan SU I Palembang, Kamis (22/8/2013). 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan menolak untuk mendiskualifikasi salah satu calon gubernur. Sebab tidak ada perintah dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena harus melalui mekanisme dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam jawaban atas pengaduan pasangan calon Eddy Santana Putra dan Anisja Djuita Supriyanto, KPU Sumsel menegaskan bahwa perintah dari MK hanya memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di kota Palembang dan Prabumulih, serta Kabupaten OKU dan OKU-Timur. MK memerintahkan juga pemilihan ulang di seluruh TPS di Kecamatan Warkuk, OKU Selatan.

PSU diselenggarakan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

Pada sidang lanjutan Jumat (30/08/2013) mendengarkan jawaban KPU Sumsel yang disampaikan oleh komisioner Herlambang terhadap tiga gugatan pengadu dan sidang panel.

Ketua KPU Sumsel Anisatul Mardiah dan empat anggotanya, Chandra Puspa Mirza, Ong Berlian, Kelly Mariana, dan Herlambang sudah hadir di Gedung DKPP di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Kuasa hukum pasangan calon gubernur Eddy Santana Putra dan Anisja Djuita Supriyanto menghadirkan dua saksi ahli. Doktor hukum tata negara Zen Zanibar, dan master komunikasi Santi Indra Astuti pada sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik KPU Sumatera Selatan (Sumsel) di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan dihadiri lima anggota KPU Sumsel, Jakarta (30/08/2013).

Zen Zanibar adalah dosen hukum tata negara dan ketua program doktoral FH Unsri, menurut Munarman, akan menjelaskan tentang tafsir Peraturan KPU yang memberikan kewenangan menganulir calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada melanggar ketentuan Pemilu.

Sementara Santi Indra Astuti adalah pengajar filsafat komunikasi di universitas Islam Bandung (Unisba). Santi akan dimintai pendapat berkaitan iklan yang ditayangkan di media cetak di Sumsel berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur Sumsel.

Pada sidang pertama, anggota KPU Sumsel absen menghadiri sidang etik dengan alasan tengah mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilukada Gubernur Sumsel.

Ketidakhadiran pihak teradu disayangkan tiga pihak pengadu yakni Alamsyah Hanafiah (kuasa hukum lima pasangan calon Bupati Banyuasin), Suparman Romans (kuasa hukum pasangan calon gubernur Sumsel Herman-Maphilinda), dan Munarman (kuasa hukum calon gubernur Sumsel Edy Santana Putra).

Penulis: Sutrisman
Editor: Sudarwan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas