SriwijayaPost/

Pemilihan Bupati Empatlawang

Pasca Putusan MK, Empatlawang Masih Kondusif

Hingga saat ini Empatlawang masih dalam keadaan kondusif dan sejauh ini belum ada tanda-tanda akan adanya pengerahan massa.

SRIPOKU.COM, TEBINGTINGGI - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Empatlawang, hingga saat ini Empatlawang masih dalam keadaan kondusif. Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan adanya pengerahan massa.

Kendati demikian, hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi perlu diantisipasi, karena kerusuhan masih membayangi masyarakat.

"Sekarang ini dibilang aman, namun masih merasa was-was. Dibilang tidak aman, namun tidak terjadi hal-hal yang mengarah kericuhan," ungkap salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan, Kamis (1/8/2013.

Dikatakannya, saat ini memang dalam kondisi kondusif, namun bukan berarti bisa berleha-leha, akan tetapi tetap waspada. "Informasi yang didapat, pengerahan massa terjadi bila aparat sudah ditarik. Nah, inilah yang dikhawatirkan, kita tidak mau jadi korban salah sasaran," katanya.

Tokoh masyarakat di Kecamatan Tebingtinggi, Fauzi mengatakan, keputusan MK sebagai tingkat pengadilan tertinggi adalah keputusan terakhir. Makanya harus diterima dengan legowo pihak lainya. Kerusuhan adalah hal yang mesti dihindari dan jangan sampai terjadi, karena akan membuat masalah baru.

"Kerusuhan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita semua sama, satu kesatuan, karenanya yang meski kita pikirkan kedepannya, mari bersama untuk membangun daerah," ungkapnya.

Kapolres Empatlawang, AKBP Dwi Santoso mengatakan, kendati demikian, untuk menghindari hal yang buruk terjadi, personil masih tetap disiagakan. "Keamanan bagi masyarakat Empatlawang menjadi harga mati bagi aparat keamanan yang berjaga. Segala kekurangan yang ada dalam bertugas jangan dijadikan alasan, sebab apapun kondisinya merupakan tugas dan kewajiban untuk bela negara," katanya.

Dikatakannya, tugas dari anggota yakni mengamati kondisi masyarakat di lapangan, serta memantau masyarakat yang tidak menerima hasil putusan MK. Hal yang mesti antisipasi adalah yang pihak yang tidak menerima.

"Dihimbau juga masyarakat boleh tidak menerima, namun tidak melanggar hukum. berikan pengayoman. Kepada masyarakat, jaga aset-aset pemerintah, fasilitas umum, harta benda bahkan jiwa, yang sejatinya membawa kedamaian untuk masyarakat Empatlawang," tandasnya.

Penulis: Wiliem Wira Kusuma
Editor: Soegeng Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help