• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 1 Oktober 2014
Sriwijaya Post

Polres: Ketua MUI OKU Selatan Terindikasi Korupsi Dana CJH

Kamis, 18 Juli 2013 14:21 WIB
Polres: Ketua MUI OKU Selatan Terindikasi Korupsi Dana CJH
ISTIMEWA
Ilustrasi

SRIPOKU.COM, MUARADUA - Tak berangkatnya sembilan Calon Jemaah Haji (CJH) tahun ini yang ada di beberapa kecamatan se OKU Selatan berentet panjang. Teranyar, tim Tindak Pidana Korupsi Polres OKU Selatan mendapati indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap Ketua MUI OKU Selatan, Musthopa.

Dikatakan Kapolres OKU Selatan, AKBP Wira Satya Triputra, melalui Kasat Reskrim Polres OKU Selatan, AKP Hasbullah, yang didampingi Kanit Tindak Pidana Korupsi, Mardian, pihaknya baru saja menggelar gelar perkara terkait penyebab batalnya keberangkatan sembilan CJH yang dibiayai Pemkab OKU Selatan senillai Rp 525 juta untuk 15 CJH, Kamis (18/7/2013).

Dari gelar perkara yang dilakukan dengan memeriksa berkas keberangkatan, pihaknya mendapati adanya dugaan korupsi yang dilakukan Ketua MUI OKU Selatan.

"Kita sudah meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan. Namun, masih akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sumsel untuk meriksa apakah ada penyelewengan dana negara," kata Mardian.

Dalam gelar perkara ini, Mardian mengaku belum memeriksa Ketua MUI OKU Selatan secara lansung.

Pemeriksaan akan dilakukan begitu tim BPKP Sumsel sudah melakukan audit dana keberangakatan CJH ini. Surat pengajuan untuk dilakukan pemeriksaan sudah dikirim ke BPKP Sumsel tak lama usai gelar perkara.

Dijelaskan Mardian, kecurigaan terhadap batal berangkatnya sembilan CJH yang didanai Pemkab OKU Selatan timbul karena dana yang sudah disetor Kabag Keuangan OKU Selatan senilai Rp 525 juta ke MUI OKU Selatan sebenarnya sudah mencukupi untuk keberangkatan 15 CJH. Namun, atas dalih uang baru dibayarkan untuk pemesanan kursi CJH, pelunasan pun baru bisa mencakup enam CJH. Sementara sisanya belum bisa berangkat karena pelunasan pembayaran sudah tutup.

"Kami rasa, dana dari Pemkab OKU Selatan bisa langsung dibayar lunas untuk para CJH. Namun, pada prakteknya, mengapa harus dibayarkan berkala sehingga ada yang tidak bisa berangkat," kata Mardian.

Selain akan memeriksa Ketua MUI OKU Selatan, Mardian dan pihaknya juga akan memeriksa beberapa instansi yang dianggap tahu dengan kejadian ini. Adapun pihak yang akan dipanggil adalah Depag OKU Selatan, Kabag Keuangan OKU Selatan, dan para jamaah sendiri.

Terkait masalah ini, belum ada tanggapan dari Ketua MUI OKU Selatan. Namun, beberapa waktu yang lalu, ia pernah menuturkan bahwa dana sisa pelunasan ongkos CJH masih ada di tangannya. Namun, karena waktu pelunasan sudah ditutup, pelunasan tak bisa dilakukan sehingga kesembilan jemaah terpaksa batal berangkat tahun ini.

"Tahun-tahun sebelumnya, bisa dilunasi di gelombang kedua. Namun, karena tahun ini hanya satu gelombang, pelunasannya pun terlambat," katanya.

Diakuinya, ia sudah membicarakan penyebab keterlambatan pelunasan ini kepada jemaah yang batal berangkat. Dibuatlah suatu kesepakatan dimana CJH bisa menerima batal berangkat tahun ini dengan catatan mereka harus berangkat di tahun 2014.

Penulis: Refli Permana
Editor: Sudarwan
Sumber:
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
356892 articles 17 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas