• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 24 Oktober 2014
Sriwijaya Post

750 Warga Trans Belum Memiliki KTP

Rabu, 17 Juli 2013 22:31 WIB

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG-Sebanyak 750 Kepala Keluarga (KK) di SP 2 dan SP 3 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sebagai warga OKI, mereka hanya memiliki kartu transmigrasi sehingga sulit untuk berurusan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) OKI Amiruddin melalui Kabid Penempatan Transmigrasi Jasno, Rabu (17/7/2013) bahwa, memang sudah 5 tahun warga transmigrasi di dua lokasi tadi, sampai sekarang belum bisa membuat KTP OKI, karena belum ada kejelasan wilayah trans itu masuk desa mana.

“Warga trans itu ditempatkan secara bertahap mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, ditempatkan di dua lokasi yakni, SP 2 dan SP 3. “Di SP 2 sebanyak 400 KK, sementara di SP 3 sebanyak 350 KK, seharusnya memang mereka harus menjadi desa persiapan, tetapi untuk menjadi desa masih terkendala oleh memoratorium pemekaran desa baru dari Kementrian dalam Negeri,” kata Jasno.

Seharusnya mereka menginduk pada desa terdekat, misalnya SP 2 lokasinya lebih dekat dengan Desa Simpan 3 abadi, sementara SP 3 lebih sekat dengan Desa Simpang Rantau Lurus, Kecamatan Tulung Selapan. “Tetapi selama ini terjadi miskomunikasi, antara warga trans dengan para kades terdekat, sehingga para kades tidak bisa mengakui kalau warga trans itu warga mereka, karenaselama ini warga trans mengaku kalau sudah punya desa sendiri,” ujar Jasno.

Dijelaskan Jasno, pihaknya saat ini sedang mengupayakan untuk melakukan pembicaraan dengan para kades yang lokasinya dekat dengan lokasi warga trans dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) OKI. “Mudah-mudahan setelah ada komunikasi, ada jalan terbaik tentang kejelasan status kependudukan warga tans tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkan Camat Tulung Selapan, Abdul Rahman membenarkan, jika ada 750 KK warga transmigrasi di wilayah Kecamatan Tulung Selapan yang status kependudukannya belum jelas masuk di desa mana, karena dari Disnakertrans sendiri belum ada serah terima. “Kita juga bingung, untuk status warga trans tersebut, mereka tidak bisa melakukan buat KTP apalagi e-KTP, karena tidak jelas mereka itu masuk di Desa mana, sementara desa yang berdekatan dengan mereka tidak bisa mengakui mereka itu warganya,” kata Abdul Rahman.

Penulis: Mat Bodok
Editor: Hendra Kusuma
Sumber:
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
356242 articles 17 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas