• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 31 Juli 2014
Sriwijaya Post

Hanya KPU Sumsel yang Bisa Kenakan Diskualifikasi Cagub

Selasa, 16 Juli 2013 16:24 WIB

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, instansi atau lembaga yang berhak menjatuhkan sanksi diskualifikasi atau pembatalan pasangan calon Gubernur Sumatera Selatan.

Sesuai ketentuan pasal 50 Peraturan KPU No 16/2010 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang dapat membatalkan pasangan calon adalah KPU Provinsi. "Kita sudah mengajukan permohonan tertulis untuk pembatalan," ujar Koordinator Tim Kuasa Hukum ESP-Win, Nazori Doak Ahmad di Palembang, Selasa (16/07/2013).

Penjelasan disampaikan terkait beredarnya wacana diskualifikasi pasangan calon gubernur. Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi pemilihan gubernur Sumsel.

"Keputusan MK ini sudah final dan mengikat, artinya sudah in-kracht --mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Doak.

Dengan demikian KPU Provinsi telah memiliki landasan hukum untuk membatalkan pasangan calon terpilih, sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU.

Peraturan KPU No 16/2010 tentang Penyelenggaraan Pemilu:
Pasal 50 ayat (1) berbunyi: Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon.

Ayat (2) dinyatakan: Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (3) menyatakan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pasangan calon terpilih.

Penulis: Sutrisman
Editor: Soegeng Haryadi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas