SriwijayaPost/

Pemilihan Bupati Empatlawang

Ribuan Personel Keamanan Jaga di Empatlawang

Wilayah Empatlawang dijaga ribuan personel Polri dan TNI untuk antisipasi kerusuhan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

SRIPOKU.COM, TEBINGTINGGI - Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empatlawang Tahun 2013 yang dilaksanakan 6 Juni lalu, wilayah Empatlawang akan dijaga 1.275 Polri dan TNI yang disiagakan di 16 titik yang ditentukan.

Di lapangan, Senin (15/7/2013), sebelum disiagakan aparat keamanan dari Polri dan TNI menggelar apel siaga di halaman Mapolres Empatlawang dipimpin langsung oleh Kapolres Empatlawang, AKBP Dwi Santoso.

"Tugas utama kita mengamankan Empatlawang, baik itu mengamankan seluruh masyarakatnya, fasilitas pemerintah maupun fasilitas umum," ungkapnya saat memimpin apel siaga.

Dikatakannya, apapun yang akan diputuskan oleh MK nanti, hendaknya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika MK kembali menunda keputusannya, maka aparat keamanan tetap siaga untuk menjaga stabilitas keamanan di Empatlawang. Karena yang perlu diwaspadai dugaan akan terjadinya aksi massa pasca putusan MK.

"Pengerahan massa serta terjadinya hal yang bakal buruk terjadi yang kita antisipasi. Selain siaga, kita juga akan melakukan patroli untuk mengetahui pergerakan massa," katanya.

Menurutnya, jika terjadi aksi massa pasca putusan MK nanti, maka aparat keamanan harus betindak sesuai aturan dan mematuhi perintah atasannya masing-masing. "Yang akan dihadapi oleh aparat nantinya adalah warga sipil, mereka bukanlah musuh Polri dan TNI. Layanilah masyarakat dengan baik, tanpa harus menggunakan kekerasan," paparnya.

Wakapolres Empatlawang, Kompol Amancik menambahkan ribuan polisi dan TNI tersebut didatangkan dari Polres Pagaralam, Lahat, Prabumilih, Muaraenim dan Lubuklinggau, serta Jambi. Sementara TNI dikerahkan dari Yonif O44 Bengkulu dan Kodim 0405 Lahat.

"Untuk mengantisipasi adanya konflik, ribuan personil sudah kita tempatkan di 16 titik yang dianggap rawan konflik," ungkapnya.

Dijelaskannya, ke-16 titik pengamanan tersebut terbagi dari tiga zona, dimana zona pertama terdiri dari Pasar Tebingtinggi, Stasiun KA, Guest House Mess Pemkab Empatlawang, Posko pasangan Jonli, Rumah Dinas Ketua DPRD Empatlawang, serta RSUD Empatlawang.

Zona kedua, meliputi PLN, Puri Lampar Kediaman pribadi HBA, rumah dinas Wabup, PDAM, Desa Ulakmengkudu dan terakhir zona ketiga, yakni Bank Sumsel Babel, SPBU Talangbanyu, Kantor Bupati, Kantor DPRD, KPU Empatlawang.

"Pengamanan Kepolisian dan TNI fokus kepada asset negara dan posko pemenangan pasangan calon, baik itu nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Juga rumah pribadi, karena yang kita khawatirkan terjadi kerusuhan yang dilakukan sepihak oleh salah satu tim pemenangan," tandasnya.

Sementara itu masyarakat Tebingtinggi yang kerap melihat ribuan personel kepolisian dan TNI dengan sejumlah kendaraan pengamanan dan bersenjata lengkap, merasa seperti situasi di Empatlawang dalam kondisi darurat perang.

"Seperti mau perang, kami juga jadi khawatir keluar rumah, terutama bila sudah ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kami sangat mengharapkan Empatlawang damai dan tetap kondusif, bukan seperti kehancuran yang menjadi semboyan serta SMS yang beredar," ungkap Nopriansyah, salah seorang warga.

Penulis: Wiliem Wira Kusuma
Editor: Soegeng Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help