• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Sriwijaya Post

Sidang MK, ESP-WIN Mohon Pilgub Sumsel Batal

Kamis, 27 Juni 2013 11:15 WIB
Sidang MK, ESP-WIN Mohon Pilgub Sumsel Batal
SRIPOKU.COM/SUTRISMAN DINAH
Surat gugatan terhadap hasil Pemilukada Sumsel oleh pasanngan calon Kepala Daerah Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Suprijanto.

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Dua pasangan calon Gubernur Sumsel Eddy Santana Putra dan calon Wagub Anisja Djuita Supriyanti, serta pasangan Herman Deru-Maphilinda, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan dan mengulang pemilihan gubernur Sumsel.

Sidang MK dipimpin Ketua Aqil Muchtar, berlangsung Kamis (27/06/2013) siang, mendengarkan permohonan yang diajukan kuasa hukum Eddy Santana Putra-Anisja Djuita dari Kantor Hukum Munarman-Doak & Partners, dan kuasa hukum pasangan Herman Deru-Maphilinda.

Sementara pasangan calon gubernur Iskandar Hasan dan Hafizs Thohir, di hadapan hakim MK menyatakan mencabut permohonan yang sudah diajukan tanggal 18 Juni 2013. Kuasa hukum Iskandar dan Hafisz, Riwan Saiman, mencabut permohonan dengan alasan Hafisz Thohir tidak memberikan persetujuan atas permohonan tersebut yang saat ini sedang berada di luar negeri.

Menurut kuasa hukum ESP-Win, Pilgub Sumsel telah terjadi pelanggaan dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis. Kecurangan dan pelanggaran itu terjadi penggelembungan daftar pemilih tetap, dan penerbitan undangan memilih. Juga terjadi, "Manipulasi rekapitulasi oleh KPU Palembang, Kabupaten Musirawas, Lahat, Musi Banyuasin OKU-Timur dan. OKU-Selatan," demikian resume permohonan sengketa.

Kuasa hukum ESP-Win mengungkapkan adanya penggunaan dana APBD Sumsel. Dana APBD digunakan untuk sosialisasi calon di sejumlah media massa di Palembang dan kabupaten di Sumsel. Pembuatan leaflet dan selebaran, penerbitan koran Jumat, bilboard dan baliho.

Dalam permohonannya, Tim ESP-Win meminta kepada MK untuk memerintahkan KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel mengawasi pemungutan suara ulang sesuai kewenangannya.

Sebelumnya, tiga calon memasukkan permohonan pada tanggal 18 Juni lalu atau menjelang tenggat waktu berakhirnya pengajuan keberatan atas penetapan KPU Sumsel. Permohonan diajukan ketiga pasang calon melalui Mahkamah Konstitusi, lembaga yang berhak mengadili sengketa pemilihan umum. Pasangan ESP-Win, secara resmi telah mengajukan berkas permohonan pembatalan keputusan KPU Sumsel.

Tim advokasi akan mengajukan bukti-bukti dokumen proses Pilgub Sumsel. Termasuk sekitar 150 berkas pengaduan atas pelanggaran selama proses pilgub Sumsel baik di Polda Sumsel, KPU Sumsel, badan pengawas, maupun pengaduan kepada Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP), walaupun hampir seluruh pengaduan pelanggaran itu nyaris tidak pernah digubris.

Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh kuasa hukum ESP-Win dari Kantor Hukum Munarman-Doak & Partners. "Ketiga calon telah menyerahkan permohonan. Substansinya kira-kira, memohon pembatalan hasil perhitungan KPUD Sumsel. Kita (ketiga pasang calon) memohon MK memutuskan Pilkada ulang," ujar ketua Tim Advokasi ESP-Win, Nazori Doak Ahmad, ketika dihubungi Selasa (18/06/2013) malam lalu.

Nazori yang sedang berada di Jakarta mengungkapkan, ketga calon sepakat memohon pembatalan Pilgub Sumsel. Kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor empat (Alex Noerdin-Ishak Mekki) merugikan ketiga calon yang menjadi lawannya.

Hasil sidang pleno KPU Jumat lalu, menetapkan pasangan calon gubernur nomor 4 Alex Noerdin dan Ishak Mekki mengumpulkan suara terbanyak dan dinyatakan sebagai calon terpilih. Perolehan suara terbanyak kedua, pasangan cagub Herman Deru dan Ny Maphilinda Syahrial Oesman. Sedangkan pasangan ESP-Win sendiri, di urutan ketiga dan diikuti pasangan calon Iskandar Hasan dan Hafisz Thohir.

"Substansinya kita meminta pembatalan penetapan hasil Pilkada. Karena pasangan calon nomor empat berkampanye menggunakan dana APBD. Pelanggaran yang dapat dikategorikan dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis. Sehingga pemilihan harus diulang," ujar Dhaby Gumayra, tim advokasi ESP-Win.

Menurt Dhaby, pasangan calon telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, sehingga pemilihan gubernu 6 Juni lalu harus diulang. "Secara hukum, ini pelanggaran prinsip. Tidak ada jalan lain, keputusan KPU harus dibatalkan dan meminta MK menyatakan Pilgub Sumsel diulang," katanya.

Penulis: Sutrisman
Editor: Soegeng Haryadi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas