• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 20 September 2014
Sriwijaya Post

BPN OKU Sertifikatkan 4.000 Tanah Warga Gratis

Rabu, 15 Mei 2013 08:57 WIB
BPN OKU Sertifikatkan 4.000 Tanah Warga Gratis
SRIPOKU.COM/LENI JUWITA
Kepala BPN OKU Iswardi
SRIPOKU.COM, BATURAJA - Untuk lebih memantapkan status kepemilikan atas tanah yang sah bagi masyarakat, Kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKU pada tahun 2013  ini melaksanakan program persetifikatan hak milik atas tanah masyarakat.

Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pertanahan Nasional OKU Iswardi SH di ruang kerjanya, Rabu (15/3/2013). Menurut Iswardi pada tahun 2013 ini BPN mentarget sebanyak 4.000 persil masyarakat dapat disertifikatkan, baik tanah perumahan maupun tanah tanah perkebunan milik masyarakat di lima kecamatan dalam Kabupaten OKU.

Kelima kecamatan tersebut masing-masing, Kecamatan Semidangaji meliputi Desa Tubohan, Desa Padangbindu, Desa Batanghari, Desa Sleman, Desa Kebanagung, Desa Tebingkampung dan Desa Pandandulang. Selanjutnya Kecamatan Lubukbatang meliputi Desa Kurup, Desa Gunungmeraksa, Desa Bandaragung, Desa Merbau, Desa Lubukbatang Baru, Desa Lunggaian, Desa Belatung dan Desa Banuayu. Kemudian Kecamatan Peninjauan meliputi Desa Kedondong, Desa Bunglai, Desa Mendala, Desa Kedaton Timur, Desa Kedaton, Desa Sinarkedaton dan Desa Kepayang. Berikutnya Kecamatan Sinar Peninjauan meliputi Desa Srimulya dan Desa Marga Bhakti. Dan terakhir Kecamatan Sosohbuay Rayap yang meliputi Desa Tungkujaya, Desa Mekarsari, Desa Mekarjaya dan Desa Bandar.

Dikatakan Iswardi, sebelum program tersebut dilaksanakan pihak BPN terlebih dahulu melakukan penyuluhan kepada seluruh desa yang bersangkutan agar masyarakat tidak salah mendapatkan informasi. Karena dalam program Prona ini BPN tidak memungut biaya apapun juga dari masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada kepala desa masing-masing, untuk tanah perumahan tidak lebih dari 2.000 M2 luasnya dan tanah pertanian tidak lebih dari 2 Ha. Agar lebih merata, setiap nama yang mengajukan permohonan hanya diizinkan mengajukan satu persil tanah yang akan disertifikatkan.

Untuk itu Kepala BPN OKU telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 05/SE/100.2-16.01/II/2013 tertanggal 4 Pebruari 2013 tentang Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Prona Tahun 2013. Dalam surat edaran tersebut beri antara lain, pegawai atau petugas BPN OKU tidak diperbolehkan menerima imbalan, grafitas dan sejenisnya dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung termasuk menerima seterona BPHTB.

Lebih jauh Kepala BPN OKU menjelaskan, setiap warga yang mengajukan lewat kepala desa harus bisa melengkapi syarat-syarat permohonan Prona. Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi antara lain, Bukti Kepemilikan Tanah (SKT, Surat Pelepasan Hak dan sejenisnya), KTP, SPPT PBB dan tapal batas tanah yang jelas. Bagi tanahnya yang bernilai diatas Rp 60 juta keatas baik berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) SPPT PBB ataupun dari nilai jual beli, maka masyarakat harus melunasi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) terlebih dahulu. Dijelaskan Iswardi, BPHTB bukan disetor di Kantor BPN OKU melainkan di Dinas Pendapatan OKU, Kantor BPN hanya menerima lampiran bukti setornya saja.

Dikesempatan itu Kepala BPN OKU menegaskan bahwa semua pihak bisa mengontrol proses pembuatan sertifikasi program Prona ini,” Laporkan kalau ada dugaan oknum bermain,” tandas Kepala BPN OKU.

Apabila sertifikat hak milik tanah telah selesai, maka kepala desa yang akan mengambilnya di Kantor BPN OKU dengan membat Berita Acara serah terima yang resmi.
Penulis: Leni Juwita
Editor: Soegeng Haryadi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
304222 articles 17 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas