• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 30 September 2014
Sriwijaya Post

Sekda Muba Tegur Beberapa SKPD

Selasa, 12 Maret 2013 11:22 WIB
SEKAYU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Drs H Sohan Majid MM, mewakili Bupati Muba H Pahri Azhari memimpin rapat tindak lanjut tentang koordinasi evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2013, bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekate, Senin (11/3/2013).

Dalam rapat tersebut, Sekda Muba menegur beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari dinas, badan maupun kecamatan agar dapat meningkatkan kinerja terutama dalam menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP), dan penyampaian laporan pengelolaan keuangan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bendahara pembantu.

Bukan hanya menegur, Sekda juga memuji SKPD yang sudah menyampaikan tembusan Surat Keputusan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Ada empat SKPD dan lima kecamatan yang belum menyampaikan RUP dan pengelolaan keuangan untuk KPA dan Bendahara Pembantu. Tetapi ada hal yang membanggakan juga, dimana ada empat SKPD yang sudah menyampaikan SK Penetapan PPK dan PPTK,” terang Sohan.

Lanjut Sohan, memangku jabatan sebagai PNS tertinggi dalam sebuah kabupaten, sudah menjadi kewajiban beliau untuk memberikan pembinaan, semangat dan dukungan kepada beberapa SKPD yang ditemui masih lamban dalam memberikan laporan kegiatan, apalagi saat ini sudah memasuki Triwulan I.

“Memang kita tidak menampik, untuk Muba mengalami keterlambatan mengenai pembahasan anggaran 2013. Tetapi kondisi ini jangan sampai menghambat kinerja kita bersama guna melakukan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, apalagi saat ini sudah memasuki tahun kedua menuju terwujudnya PERMATA MUBA 2017. Karena itu, bagi SKPD yang menunjukkan kinerja kegiatan yang terbaik, nantinya akan mendapatkan reward,” bebernya.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Muba Ir Akmal Edy menambahkan, dalam rangka percepatan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2013, Presiden RI telah membentuk tim evalusasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPA) di bawah kendali unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4), mewajibkan setiap daerah yakni provinsi, kabupaten/kota untuk menyampaikan laporan melalui web system secara online.

“Laporan rencana/target kemajuan fisik dan penyerapan keuangan paling lambat dilaksanakan pada 13 Maret 2012. Selanjutnya, laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan paling lambat lima Bulan berikutnya, dan laporan bulanan perkembangan pengadaan barang/jasa juga paling lambat lima bulan berikutnya,” papar Akmal.

Terpisah, Kabag Humas Setda Muba Dicky Meiriando SSTP MH mengatakan, sebagai upaya percepatan yang harus dilakukan SKPD pada Tahun Anggaran 2013 ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Muba Nomor 600/247/BAPPEDA-BEPP/2013 Tanggal 25 Januari 2013, mengumumkan rencana umum pengadaan yang dilaksanakan pada 14-19 Februari 2013, dan mengusulkan pengelolaan keuangan untuk KPA dan Bendahara.

“Tahapan selanjutnya menetapkan PPK, PPTK, dan panitia/pejabat pengadaaan yang dilaksanakan dari tanggal 14-25 Februari 2013. Dengan membuka pengumuman lelang paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dari tanggal 14 Februari sampai 15 Mei 2013. Selanjutnya dilakukan penandatangan kontrak melalui tahapan pascakualifikasi yakni, Pengesahan APBD pada 14 Januari 2013. Tahap prakualifikasi, pengesahan APBD pada 28 Juni 2013. Hingga batas akhir pelaksanaan kontrak dan pekerjaan lainnya pada 15 Desember 2013,” jelas Dicky.

Pengirim:
Humas/Naskah: Dicky Fajrint, Foto: Andrie Juniarta
Editor: Sudarwan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
250971 articles 17 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas