• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Sriwijaya Post

Kordem Tuntut Independensi KPU

Kamis, 20 September 2012 10:56 WIB
Kordem Tuntut  Independensi KPU
SRIPOKU.COM/SYAIFUDDIN ZUHRI
Deni Hayatudin
SRIPOKU.COM, PANGKALANBALAI - Koalisi Rakyat untuk Demokrasi (Kordem) menggelar aksi moral menuntut dan sekaligus mendukung independensi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banyuasin dalam pelaksanaan pemilukada kepala daerah Kabupaten Banyuasin.

Aksi moral dilakukan dalam bentuk dialog bersama KPU dengan diikuti elemen pemuda, ormas, parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM.

Inisiator Kordem, Deni Hayatudin, kepada Sripoku.com Kamis (20/9/2012) mengatakan, Kordem mengingatkan KPU sebagai penyelenggara pemilukada untuk independen mulai dari proses tahapan sejak awal hingga pelaksanaan Pemilukada kepala daerah Banyuasin tahun 2013.

"Kita sengaja menggelar aksi moral ini dengan tujuan untuk mengingatkan KPU sejak dini, agar menjaga netralitas sehingga dapat menghasilkan pemilukada yang sehat dan menghasilkan pemimpin yang memang benar-benar pilihan rakyat," katanya.

Begitu juga para calon kepala daerah kiranya mengedepankan politik yang santun dan bermartabat.

"Menang bukan karena kecurangan, tetapi memang secara ilegan sesuai kehendak rakyat," katanya.

Untuk mewujudkan cita-cita pemilukada yang bersih, maka Kordem berinisiatif menggelar kegiatan dialog bersama KPUD Banyuasin yang direncanakan akan digelar, Jumat (21/9/2012) pukul 09.00 di Sekretariat KPUD Banyuasin Jl thalib Wali Pangkalanbalai.

Ini dilakukan dalam bentuk dialog guna menyamakan persepsi antara pemuda dan seluruh elemen masyarakat dalam menyongsong pemilukada yang bersih.

"Tema yang kita usung KPU milik rakyat dan KPU bersama rakyat dengan sub tema 'Pilkada Bersih, Pemimpin Pilihan Rakyat'," jelasnya.

Ketua KPUD Banyuasin Yusarla menyambut baik kegiatan yang digelar Kordem Banyuasin ini dan sangat mendukung proses pemilukada yang sehat dan bersih.

"Kita sangat dukung, karena pemilukada yang bersih merupakan harapan kita bersama," katanya.

Menurut yusarla,KPU sebagai penyelenggara pemilukada kepala daerah maupun legislatif terikat dengan undang-undang dan wajib independen dalam proses pelaksanaan baik dari tahapan awal maupun dalam proses pemilihan nanti.

"Maka kita KPU mulai dari tahapan awal seperti rekrutmen petugas PPK dan PPS ini menerapkan aturan yang se independen mungkin dan terbuka untuk siapa saja yang memang memiliki kemampuan ilmu tentang kepemiluaan, kredibilitas yang baik hingga profesionalitas yang tinggi. Karena mereka ini ujung tombak sukses dan tidaknya pilkada ini," katanya.

Sedangkan proses pengawasan tidak hanya KPU dan Panwas saja tetapi masyarakat juga dituntut untuk berperan.
Editor: Sudarwan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
136012 articles 17 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas