Bupati MAPPI Provinsi Papua Belajar Mengelola Perizinan di Palembang

Kami harus belajar banyak dari Palembang. Terlebih Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

Menurut Stefanus, KPPT Palembang layak menjadi objek studi banding, karena dinilai sudah berhasil mengelola perizinan dengan sistem layanan yang baik.

“Kami harus belajar banyak dari Palembang. Terlebih Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI memang sudah merekomendasikan kami untuk belajar ke sini,” ujar Stefanus.

Ia mengatakan, banyak hal yang menjadi objek studi banding kali ini. Antara lain, belajar mengenai dasar hukum pelaksanaan pelayanan perizinan, struktur organisasi, tupoksi, proses rekruitmen SDM, dan mekanisme pelaksanaan tugas tim teknis.

Selanjutnya, pembinaan kepegawaian, komitmen Kepala Daerah dan berbagai hal penting lainnya, yang nantinya sebagai pedoman untuk meningkatkan pelayanan perijinan di KPPT MAPPI, Provinsi Papua.

“Ya tentu tidak semua informasi penting ini bisa kita serap dalam sehari ini. Mungkin dalam waktu dekat kami akan kembali berkunjung ke sini dan membawa SDM yang mungkin juga akan kami magangkan di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala KPPT Kota Palembang, Drs M Sadruddin Hadjar MSi
mengatakan, KPPT Kota Palembang selalu terbuka untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta informasi dan data terkait dengan pelayanan perizinan dengan pihak mana pun juga.

Seperti biasa ketika ada kunjungan, pihaknya akan memaparkan profil dan penayangan video profil KPPT Kota Palembang.

Di akhir paparan, diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan sharing terkait dengan pelayanan perizinan yang diterapkan KPPT Palembang.

Menurut Sadruddin, saat ini KPPT Palembang sudah melayani 32 jenis perizinan.

Mulai dari perizinan industri, pendirian usaha, sarana ibadah, hingga pemkaman.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Eko Adiasaputro
Editor: Sudarwan
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help