• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 19 September 2014
Sriwijaya Post
Home » Opini

Sistem Peradilan Pidana Anak

Kamis, 12 Juli 2012 09:06 WIB
Sistem Peradilan Pidana Anak
Sripo/Dok
Prof. Amzulian Rifai, Ph.D Dekan Fakultas Hukum UNSRI
Oleh Prof. Amzulian Rifai, Ph.D
Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Perlindungan HAM terhadap anak menjadi bagian penting dari aspek penilaian perlindungan HAM di suatu negara secara keseluruhan. Pasti ada keberagaman antara satu negara dengan negara lainnya.  Bahkan di Australia yang menganut sistem federasi, ada perbedaan antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya.

Di negara bagian Victoria dikenal pengadilan anak (Children’s Court of Victoria) yang eksis berdasarkan Children, Youth and Families Act 2005. Pengadilan ini memiliki dua bagian yang khusus menangani perkara yang terkait dengan anak-anak. Dua bagian dimaksud adalah bagian keluarga (family division) dan bagian kejahatan (criminal division).  Bahkan bagian kriminal juga khusus bagi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dari suku Aborigin (the children’s Koori Court).

Tingginya Perkara Anak
Sistem peradilan (anak) di Indonesia menjadi penting di saat banyak anak-anak yang tersangkut permasalahan hukum. POLRI mencatat masih ada hampir 1000 anak di bawah umur yang terjerat kasus pidana. Kasus pidana anak terbanyak di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bengkulu. Tingginya kasus pidana anak lantaran para pelapor kasus tersebut memaksa polisi untuk meneruskan proses persidangan.

Di Aceh Utara, sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Mei 2012, tercatat sekitar enam orang anak di bawah umur menjadi terpidana ataupun pelaku dalam kasus pencurian dan pelecehan seksual.
Seorang siswa kelas satu SMK di Palu berusia 15 tahun, Sulawesi Tengah, terancam hukuman lima tahun penjara gara-gara dituduh mencuri sandal jepit. Anak tersebut diadili di Pengadilan Negeri Palu Selasa 20 Desember 2011 karena didakwa mencuri sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap. Jaksa mendakwanya dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Sedangkan di Bali, DW (15) didakwa melakukan menjambret Rp 1.000. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan DW bersalah dan menuntut DW 7 bulan bui. Menurut JPU, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Banyaknya kasus yang melibatkan anak-anak memunculkan berbagai permasalahan. Dalam penyidikan kasus anak sebagai pelaku, adalah korbannya bersikeras supaya pelakukanya itu ditangkap ditahan. Seringkali menjadi dilema bagi kepolisian. Pelapor menginginkan pelakunya ditangkap,sedangkan keluarga pelaku meminta untuk tidak ditahan karena sekolahnya nanti terbengkalai. Kondisi yang dilematis bagi POLRI.

Demikian juga dengan jaksa. Apabila aspek formal suatu perkara telah lengkap, maka jaksapun harus menindaklanjutinya (P21). Maka secara berantai, hakim juga tidak dapat menolak perkara harus memberikan putusannya. Di mata masyarakat, aparat hukum sudah “sedemikian parahnya” karena mengadili anak-anak, seakan tanpa belas kasihan.  

Sensitivitas dan tingginya kasus-kasus pidana yang melibatkan anak memaksa pemerintah mengusulkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. DPR-RI menyetujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (3/7). Dalam undang-undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 itu, hak anak yang tersangkut kasus pidana lebih terjamin.

Jika nantinya undang-undang ini benar-benar diterapkan, maka ada perubahan “radikal” dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perubahan-perubahan mendasar itu diuraikan berikut ini.
Perubahan Signifikan. Pertama, undang-undang tersebut lebih mengutamakan Keadilan Restoratif (Pasal 5 Ayat 1). Ini merupakan konsep pemidanaan dimana pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku lebih dikedepankan dibandingkan dengan memberikan hukuman penjara.

Selain itu, undang-undang ini mengadopsi asas diversi. Asas ini mendasarkan penyelesaian kasus pidana lebih diutamakan dilakukan diluar pengadilan dan berdasarkan asas kekeluargaan. Namun cara ini hanya dapat dilakukan untuk kasus-kasus pidana dengan ancaman hukuman dibawah tujuh tahun (Pasal 7 Ayat 2).

Hasil kesepakatan Diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam lembaga pendidikan paling lama tiga bulan, serta pelayanan masyarakat (Pasal 11)

Undang-undang tersebut juga memperjelas usia pertanggungjawaban pidana. Jika sebelumnya usia pertanggungjawaban pidana adalah delapan tahun, maka dirubah menjadi 12-18 tahun. Sedangkan batasan usia anak yang dapat ditahan adalah 14-18 tahun.

Memang tidak ditentukan harus adanya gedung khusus sebagai pengadilan anak. Namun undang-undang mengamanatkan bahwa proses peradilan anak dipisahkan dengan peradilan umum. Pengadilan juga harus menyediakan tempat tunggu untuk terdakwa yang terpisah dengan peradilan umum.

Ada berbagai ke-khasan dari suatu proses peradilan anak yang tidak baik apabila tidak diperlakukan “berbeda” dengan orang dewasa.  Itu sebabnya mengapa menegaskan dan memerintahkan dan bersifat wajib agar Pengadilan mempersiapkan hakim khusus yang sudah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak Selama ini salah satu sisi unik yang juga memunculkan persoalan adalah kebebasan memublikasikan proses peradilan. Dalam soal ini, tidak banyak negara yang proses peradilan yang begitu terbuka untuk media seperti di Indonesia.

Terkadang publikasi berlebihan dinilai sudah mengganggu hak asasi seseorang.  Terjadi trial by the press. Itu sebabnya undang-undang menegaskan adanya kewajiban untuk tidak memublikasikan perkara anak.

Namun ada klausul dalam undang-undang itu yang kontroversial dan rawan mendapat perlawanan. Undang-undang menentukan bahwa petugas dan aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sesuai ketentuan Undang-Undang akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp 200 juta.  Ini artinya termasuk hakim dapat di pidana jika tidak menjalankan UU Peradilan Pidana Anak. Sepertinya, undang-undang baru ini rawan dilakukan judicial review.
Penulis: admin
Editor: Bedjo
Sumber: Sriwijaya Post
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
122016 articles 17 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas