Sabtu, 28 Februari 2015
Home » Opini

Menakar Kebijakan Perumahan Rakyat

Kamis, 31 Mei 2012 09:19 WIB

Menakar Kebijakan Perumahan Rakyat
facebook.com
Ir Eddy Ganefo MM Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat APERSI

KONDISI pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai trend membaik di pasar tahun 2011, bahkan seKtor perumahan diramalkan akan booming di tahun 2012 dan 2013. Perumahan merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. “Trend” positif pertumbuhan ekonomi ini terlihat dari PDB Indonesia yang menembus angka 800 miliar dolar AS. Ini sangat membanggakan kita dengan pertumbuhan ekonomi yang terus positif diatas 6%. Peningkatan pembangunan perumahan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan perumahan rakyat. Sebagai bahan perbandingan, kebijakan perumahan rakyat dari masa ke masa.

1. Masa orde lama (1945-1965). Kelembagaan perusahaan perumahan tidak ada secara khusus. Pernyataan Bung Hatta “Pengadaan Rumah untuk masyarakat memang sulit, tapi kalau ada kemauan dan serius pasti bisa.”

2. Masa orde baru (1965-1998). Kelembagaan menangani Perumahan dimulai dengan Menteri Muda Perumahan Rakyat (Menpera) dengan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Saat itu kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) daya beli/daya cicil bahkan menurun dari waktu ke waktu. Kebijakan penentuan tipe rumah yang ada mulai dari tipe 70 meter persegi (m2), 45m2, 36m2, 27m2, 21m2, dan 18m2 (rumah inti tumbuh).

3. Masa reformasi (tahun 1998-2000). Kelembagaan perumahan di bawah Departemen Kimpraswil yaitu Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman dan program perumahan tidak jelas. Kondisi ekonomi MBR sangat terpuruk, KPR terhenti sehingga menimbulkan Backlog sekitar 4,3 juta unit.

4. Masa reformasi (2001-2003). Kelembagaan perumahan masih tetap Ditjen Perkim Departemen KIMPRASWIL dan program perumahan dikenal dengan GNPSR (Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah). Kondisi ekonomi MBR belum membaik. Sementara KPR mulai ada. Backlog bertambah menjadi 6,3 juta unit dan tipe rumah yang disediakan mulai dari type 21 meter persegi, 27 m2 dikenal dengan Rumah Inti Tumbuh (RIT).

5. Masa KIB Kesatu (2004-2009). Kelembagaanperumahan berubah kembali menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat. Program jangka menengah (RPJM) 5 tahunan Dan Program Jangka Pendek (RPJP) 1 tahun. Serta merumuskan Rancangan UU Perumahan. Kondisi ekonomi MBR belum membaik, tipe rumah sama mulai dari 21 m2. Backlog sekitar 10 juta unit. Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dalam meningkatkan daya jangkau untuk pemilikan rumah, telah memberikan kebijakan pada dua sasaran, yakni : a. Untuk meningkatkan daya beli dan daya cicil, telah menetapkan pemberian subsidi Uang Muka KPR, dan daya cicil dengan memberikan subsidi selisih bunga, walau jangka tenornya pendek, antara 2 tahun s/d 10 tahun. b. Untuk menurunkan harga jual, pemerintah telah memberikan bantuan stimulant prasarana, sarana dan utilitas (PSU), pada kawasan perumahan dan permukiman yang unitnya akan di jual kepada MBR, sehingga harga satuan unit rumah dapat diturunkan.

6. Masa KIB Kedua (2009-2011). Kelembagaan perumahan menjadi Kementerian Perumahan Rakyat dengan Program Jangka Menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Ekonomi MBR belum membaik, dan tipe rumah mulai dari 21 meter persegi. Backlog menjadi 13,6 juta unit. Kebijakan pemerintah melalui Kemenpera, lahirnya UU PKP dan kebijakan FLPP yang menghapus kebijakan pemberian subsidi perumahan bagi rakyat kecil, yang semula skema APBN sebagai belanja, dan kemudian diubah menjadi sumber pembiayaan perumahan, melalui BLU Pembiayaan Perumahan, yang diblended dengan dana milik Bank untuk disalurkan ke MBR dengan tujuan menurunkan suku bunga KPR untuk tenor s/d 15 tahun.
FLPP merupakan program pembiayaan perumahan jangka panjang, yaitu menyediakan dana murah yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan dengan metode Blended Financing yang bersumber dari APBN diblended dengan dana dari perbankan sehingga didapat bunga murah.
Kelompok sasaran dari FLPP ini adalah MBR dengan penghasilan tetap, seperti pekerja swasta, pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri dengan penghasilan maksimal Rp 2,5 juta untuk tipe rumah Sejahtera tapak dan Rp 4,5 juta untuk tipe rumah Sejahtera Susun. Saat ini, tipe rumah yang bisa dibiayai dengan FLPP adalah Rumah Sejahtera Tapak (konvensional/syariah) seharga Rp 50 juta hingga Rp 80 juta dengan suku bunga 8,15%-8,50% dan KPR Sejahtera Susun (konvensial/syariah) seharga Rp 90 juta hingga Rp 135 juta dengan suku bunga 9,25% hingga 9,95%.
Serapan FLPP sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar 100.534 unit (53,88%) dari target pemerintah 183.189 unit rumah. Namun sangat disayangkan, kebijakan tersebut baru mulai berjalan Menteri Perumahan Rakyat, keburu diganti.

Halaman1234
Penulis: admin
Editor: Bedjo
Sumber: Sriwijaya Post
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas