A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Kasus Agraria di Banyuasin Masih Tinggi - Sriwijaya Post
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 16 April 2014
Sriwijaya Post

Kasus Agraria di Banyuasin Masih Tinggi

Rabu, 25 Januari 2012 15:17 WIB
SRIPOKU.COM, PANGKALANBALAI - Kasus agraria di Kabupaten Banyuasin sampai tahun 2012 masih cukup tinggi yakni sebanyak 68 kasus. Dari jumlah tersebut, yang telah diselesaikan Pemkab Banyuasin 43 kasus, jalur hukum 4 kasus dan dalam proses penyelesaian 21 kasus.

Kabag Pemerintahan Umum M Senen Har kepada Sripoku.com, Rabu (25/1/2012) mengatakan, kasus agraria terbanyak di Kecamatan Banyuasin dengan 18 kasus,Makartijaya 7 kasus,Pulaurimau 5 kasus, Banyuasin III 4 kasus dan Talangkelapa 4 kasus.

Faktor penyebab sengketa terang Senen, terjadinya tumpang tindih surat pengakuan hak (SPH) yang disebabkan kurang hati-hati kades dan kecamatan dalam menerbitkan SPH, pada saat penandatanganan tidak dicek kelapangan terhadap pengkuan hak masyarakat, kebanyakan SPH tersebut tidak diregistrasi dalam buku tanah masing-masing desa.

"Pada saat peralihan jabatan kades maupun camat sering tidak dilakukan serah terima jabatan terutama masalah buku administrasi tanah," katanya.

Akibatnya banyak SPH mencari tanah akibat lebih banyak SPH yang terbit dibanding tanah. "Tim kita saat ini tengah melakukan kajian sesuai dengan undang-undang tentang prosedur baku tat cara penerbitan SPH melalui peraturan bupati," katanya.

Disamping itu, banyak klaim masyarakat terhadap perusahaan dengan alasan yang bersangkutan memiliki izin parit dari pesirah, pernah melakukan sonor atau kurang jelas batas desa. "Hasil monitoring yang kita lakukan permasalahan agraria terjadi pada lahan terlantar," katanya.

Penulis: Saifudin Zuhri
Editor: Soegeng Haryadi
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
109603 articles 17 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved About Us Privacy Policy Help Terms of Use Redaksi Info iklan Contact Us Lowongan
Atas