Minggu, 21 Desember 2014
Sriwijaya Post

Kasus Agraria di Banyuasin Masih Tinggi

Rabu, 25 Januari 2012 15:17 WIB

SRIPOKU.COM, PANGKALANBALAI - Kasus agraria di Kabupaten Banyuasin sampai tahun 2012 masih cukup tinggi yakni sebanyak 68 kasus. Dari jumlah tersebut, yang telah diselesaikan Pemkab Banyuasin 43 kasus, jalur hukum 4 kasus dan dalam proses penyelesaian 21 kasus.

Kabag Pemerintahan Umum M Senen Har kepada Sripoku.com, Rabu (25/1/2012) mengatakan, kasus agraria terbanyak di Kecamatan Banyuasin dengan 18 kasus,Makartijaya 7 kasus,Pulaurimau 5 kasus, Banyuasin III 4 kasus dan Talangkelapa 4 kasus.

Faktor penyebab sengketa terang Senen, terjadinya tumpang tindih surat pengakuan hak (SPH) yang disebabkan kurang hati-hati kades dan kecamatan dalam menerbitkan SPH, pada saat penandatanganan tidak dicek kelapangan terhadap pengkuan hak masyarakat, kebanyakan SPH tersebut tidak diregistrasi dalam buku tanah masing-masing desa.

"Pada saat peralihan jabatan kades maupun camat sering tidak dilakukan serah terima jabatan terutama masalah buku administrasi tanah," katanya.

Akibatnya banyak SPH mencari tanah akibat lebih banyak SPH yang terbit dibanding tanah. "Tim kita saat ini tengah melakukan kajian sesuai dengan undang-undang tentang prosedur baku tat cara penerbitan SPH melalui peraturan bupati," katanya.

Disamping itu, banyak klaim masyarakat terhadap perusahaan dengan alasan yang bersangkutan memiliki izin parit dari pesirah, pernah melakukan sonor atau kurang jelas batas desa. "Hasil monitoring yang kita lakukan permasalahan agraria terjadi pada lahan terlantar," katanya.

Penulis: Saifudin Zuhri
Editor: Soegeng Haryadi

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas