Jumat, 6 Maret 2015

Kantor Kesbangpol Dikawal Warga Sipil

Senin, 11 Januari 2010 14:41 WIB

Kantor Kesbangpol Dikawal Warga Sipil

Kepala Badan Kesbangpol-Linmas Sumsel H Rusli Nawi mengungkapkan ada 57 LSM yang resmi dan terdaftar sedangkan sisanya akan dicoret dari daftar penerima bantuan pembinaan pemerintah. Akibatnya, puluhan LSM yang tidak terdaftar mengamcam akan demo

sripo/sin

PALEMBANG - setidaknya 100 warga sipil tanpa artibut, Senin (11/1) melakukan penjagaan secara terbuka di depan Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol-Linmas) Sumsel Jl Kapten Tendean.

Penjagaan ini terkait adanya isu unjukrasa oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumsel yang menolak dibubarkan, lantaran tidak memiliki izin dan tidak terdaftar secara resmi.

Isu ini sempat mencuat hingga pukul 09.00 kemarin pagi. Namun hingga pukul 12.00, aksi yang direncanakan LSM itu tidak juga terlihat.

Sementara, di Kantor Kesbangpol-Linmas Sumsel sudah dijaga 100 warga sipil, yang juga anggota LSM yang mendukung adanya penertiban LSM liar dan tidak terdaftar.

Dari beberapa wajah penjaga Kantor Badan Kesbangpol-Linmas Sumsel ini merupakan wajah-wajah lama sehingga, mereka sangat akrab dan kenal dengan kalangan wartawan sehingga kehadiran pers direspon baik. "Ada yang mau ngacau, jadi kita bantu teman-teman di Kesbangpol," ujar Sonny, warga dari Sebarang Ulu I.

Kepada Badan Kesbangpol-Linmas Sumsel H Rusli Nawi yang ditemui di ruang kerjanya mengakui adanya isu bahkan ancaman dari beberapa LSM yang menolak tentang aturan organisasi kemasyarakatan yang ditetapkan pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dimana LSM itu harus terdaftar, memiliki kantor tetap dan  berbadan hukum.

Menurutnya, jumlah LSM perlu didaftar dan terdaftar sehingga perlu dilakukan pembinaan. Terlebih lagi bagi LSM yang mendapat bantuan dari pemerintah (APBD), maka harus dipertanggungjawabkan karena menggunakan uang negara/rakyat.

Halaman12
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas