Kamis, 29 Januari 2015

Lembaga Survei Hitung Cepat akan Diakreditasi

Kamis, 4 Desember 2008 08:34 WIB

Komisi Pemilihan Umum atau KPU sedang merancang delapan peraturan KPU yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu, termasuk di dalamnya keterlibatan lembaga survei dalam melakukan proses hitung cepat atau quick count.

Salah satu hal yang digagas adalah perlunya akreditasi bagi lembaga survei sehingga publik dapat menerima informasi dari lembaga survei yang terjaga kapabilitasnya.

Hal itu diungkapkan anggota KPU I Gusti Putu Artha dalam diskusi peluncuran buku Studi Pemilu Empiris karya pendiri Kelompok Studi Pemilu Jerman (Forschungsgruppe) Dieter Roth di Jakarta, Senin (1/12). Peran lembaga survei sangat strategis dalam penyelenggaraan pemilu karena dapat membantu KPU.

Namun, berkaca dari pelaksanaan pemilu kepala daerah, banyak muncul lembaga survei pesanan calon tertentu untuk mendukung kemenangannya. Kondisi ini justru rawan menimbulkan konflik.

”KPU membutuhkan tanggapan masyarakat, apakah aturan akreditasi lembaga survei pemilu itu akan dilaksanakan pada Pemilu 2009 atau Pemilu 2014?” katanya.

Pasal 244 dan 245 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengatur lembaga survei dalam mengumumkan hasil hitung cepatnya. Namun, UU itu tidak mengatur tentang akreditasi lembaga survei. Kondisi ini berbeda dengan lembaga pemantau yang membutuhkan akreditasi dari KPU sesuai dengan cakupan wilayah penelitiannya.

Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi tidak setuju diberlakukannya akreditasi bagi lembaga survei. Setiap lembaga survei memiliki metodologi tersendiri yang pertanggungjawabannya ada pada publik.

Halaman12
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas