Mau Lulus Bayar Rp 6 Juta

PALEMBANG, SRIPO — Persaingan masuk SMA Negeri terutama yang favorit di Palembang sangat ketat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, tercatat sebanyak 13.646 siswa yang mendaftar di SMA Negeri. Sementara kuota penerimaan hanya 5.168 siswa.

 Karena peluang terbuka, orangtua menempuh beragam cara agar anaknya lulus seleksi penerimaan siswa baru (PSB), sampai harus memberikan uang pelicin hingga Rp 6 juta kepada sekolah. Ada pula yang pakai modus ikut tes di sekolah “pinggiran”, setelah ikut belajar tiga bulan baru pindah ke sekolah favorit yang dikehendaki. Tentu saja tetap harus menyuap.

 Praktik ilegal oknum panitia penerimaan siswa baru itu diungkap orangtua siswa yang bermaksud menyekolahkan anaknya di SMA Negeri yang terletak dikawasan Jl Mayor Ruslan. Untuk memastikan agar anaknya diterima sekolah itu, ia harus mengeluarkan uang sekitar Rp 6 juta.

 Tindakan itu dilakukan karena menyadari banyaknya saingan, sementara anaknya sendiri tidak termasuk siswa yang percaya diri. Selain itu menurutnya, jika anaknya masuk di sekolah negeri, paling tidak pengeluarannya hanya sekali itu saja sekalipun cukup besar. Sebab ia yakin berikutnya tentu sekolah akan melaksanakan program sekolah gratis.

 “Itu inisiatif saya kebetulan uang ada, peluangnya ada dan yang membantu juga ada. Daripada menunggu dengan ketidakpastian lebih baik begitu,” katanya.

 Kondisi ini membuat cemas para orangtua siswa yang ingin anaknya masuk sekolah negeri. “Tahun lalu tetangga saya habis duit jutaan untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Saya bukan tidak mau, tapi memang tidak punya uang sebanyak itu. Ini yang terkadang membuat kita yang tidak mampu ini was-was. Kasihan anak kita yang sudah berusaha ikut tes,” ujar Herdianto.

 Herdianto adalah wali siswa yang mengantar anaknya mengikuti tes masuk SMA, Kamis (1/7) lalu. Dia membahas masalah itu dengan lima orangtua siswa yang juga sedang menunggu anak ikut tes.

Mereka mengakui keinginan menyekolahkan anak di sekolah negeri dilandasi adanya harapan bahwa kualitas anak akan lebih baik dan biayanya pun tidak mahal. Karena itu mereka berharap ada “nasib baik” yang bisa membuat anaknya lulus dan diterima di antara banyaknya wali yang berharap sama.

 Kuota Terbatas Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang, tercatat 13.646 siswa yang mendaftar di SMA Negeri di Palembang. Sedangkan kuota penerimaan hanya 5.168 siswa.

 Sementara pendaftar SMP Negeri mencapai 21.138 dan kuota yang tersedia 16.024 siswa. Dengan demikian antara permintaan dengan kuota penerimaan tidak berimbang dan tentu akan banyak yang tersingkirkan.

 “Sesuai jadwal, untuk SMA tes sudah kita laksanakan hari ini (kemarin). Sedangkan untuk SMP, besok (hari ini),” kata Kasi Tenaga Kependidikan Disdikpora Kota Palembang, H Imran saat ditemui di kantornya, Kamis (1/7).

 Imran menjelaskan, jumlah pendaftar bisa dikatakan tidak berimbang dengan kuota yang akan diterima. Artinya tes atau seleksi yang dilakukan sekolah tentu akan lebih ketat sesuai kuotanya masing-masing.

 Karena itu ia berharap agar siswa ataupun walinya tidak semata harus sekolah di sekolah negeri. Jika tidak berkesempatan lulus, maka bisa mencoba di sekolah yang masih membuka pendaftaran.

“Kebanyakan orang sekarang beranggapan sekolah negeri itu segalanya. Padahal negeri atau swasta sama saja. Kalau bicara unggulan di Palembang juga banyak swasta unggulan,” jelasnya.

 Banyaknya permintaan di atas kuota yang telah ditentukan, paling tidak bisa dibuktikan dengan jumlah pendaftar di SMA Negeri 1 Palembang yang mencapai 513 oarang. Sementara kuota penerimaan hanya 260 siswa saja. Kondisi serupa juga terjadi di SMA Negeri 18 Palembang yang mencapai 1.105 orang dan yang akan diterima hanya sembilan kelas atau 260 siswa. Artinya harus ada 945 siswa yang tersingkir.

 Kepsek SMA 18 Palembang, Hj Ernist Thahir, mengatakan, karena banyaknya peserta yang mengikuti tes masuk di sekolahnya, pihaknya terpaksa menggunakan 56 ruangan.

 Menurutnya semua soal dibuat tim yang dibentuk Disdikpora sedangkan pengawasan menggunkan sistem silang. Ia juga membantah kabar yang mengarah adanya siswa titipan dalam PSB di SMAN 18. Dia menegaskan, lulus atau tidaknya siswa tergantung hasil tes tersebut.

“Kita hanya menerima siswa sesuai daya tampung dan itu ditentukan hasil tes berdasarkan peringkat,” kata Ernist.

 Persaingan tinggi memaksa orangtua melakukan suap agar anaknya bersekolah di sekolah negeri yang diminati. Penelurusan Sripo, modus yang digunakan dengan cara lobi sana sini, menitipkan foto kopi nomor tes peserta, bahkan minta memo dari oknum pejabat.

 Negeri-Swasta Sama Situasi serupa itu juga menyentuh pendidikan tingkat SMP. Saeorang wali siswa yang mendaftarkan anaknya di SMP Negeri di kawasan Talang Semut mengaku bawa modal memo dari salah seorang kepala instansi pemerintahan dan uang sejumlah Rp 2 juta.

 Ia menitipkan nomor tes peserta kepada pihak sekolah. Menurutnya, kenyataan seperti itu tidak hanya sekali itu saja terjadi. Beberapa keponakan yang berhasil masuk sekolah negeri juga lantaran menempuh cara yang sama.

 “Zaman sekarang ini tidak ada lagi yang tidak pakai duit mas, apalagi mau masukin anak sekolah. Dua keponakan saya saja habis enam juta masuk sekolah negeri, itu pun ditambah memo dari pamannya. Kita orangtua ini serba salah, apalagi anak kita ini tidak terlalu berprestasi,” ujarnya.

 Ketua Tim Pendidikan Gratis Disdikpora Palembang, Hernawati, menegaskan, apa pun alasannya sekolah negeri tidak diperkenankan meminta uang untuk keperluan apapun kepada siswa, termasuk biaya pendaftaran, dan uang daftar ulang.

 Sebab sesuai dengan ketentuan, biaya-biaya tersebut sudah tercover dalam dana sekolah gratis yang diprogramkan pemerintah sejak Juli 2009 lalu. Di Palembang, untuk periode Januari-Juni 2010 anggaran sekolah gratis sudah ditentukan. Misal 32 MTs Rp 245.580.000, 16 MA Rp 1.342.350.000, 126 SMA Rp 22.318.650.000, 55 SMK Rp 12.122.190.000 dan begitu juga jenjang lainnya.

 “Artinya tidak dibenarkan jika ada sekolah meminta biaya apapun kepada siswa. Selain itu untuk dimaklumi, di Palembang sendiri terdapat beberapa sekolah yang menolak program sekolah gratis dan itu umumnya banyak dilakukan swasta. Karena itu, semua ketentuan biaya mereka bersama orangtua siswalah yang menentukannya,” katanya.

 Dikonfirmasi mengenai masalah ini, Kabid Dikmenti Disdik Sumsel, Widodo, mengatakan, dari jumlah peminat yang mendaftar proses PSB kali ini memang tidak berimbang antara permintaan dan kuota yang tersedia.

 Akibatnya, lanjut Widodo, bisa dilihat pada tes kali ini. Ada sekolah yang menumpuk peminatnya, dan ada pula sekolah yang sedikit. Namun terlepas dari itu, Disdik berharap kepada segenap orangtua agar tidak memaksakan diri untuk menyekolahkan anak di sekolah tertentu. Sebab prinsip itulah yang akhirnya mempengaruhi keputusan rela melakukan apa saja asal anak bisa diterima.

(mg1/ahf)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved