A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Tak Ada KKN Floating Crane - Sriwijaya Post
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 2 September 2014
Sriwijaya Post

Tak Ada KKN Floating Crane

Sabtu, 1 Mei 2010 10:16 WIB

PALEMBANG, SRIPO — PT Bukit Asam menilai pemberitaan di beberapa beberapa media massa, terkait dengan dugaan korupsi Floating Crane (FC) di Pelabuhan Tarahan, Lampung, bersifat tendensius dan menyesatkan. Karena tuduhan soal penunjukan langsung dan dugaan merugikan keuangan negara sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

 Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Perusahaan PTBA Achmad Sudarto, dalam acara jumpa pers di The Jayakarta Hotel Palembang, Jumat (30/4). Menurut Sudarto, PTBA sengaja menjadwalkan acara ini untuk menjelaskan fakta dan informasi yang sebenarnya agar media massa tidak tergiring pada pembentukan opini yang menyesatkan.

 Seperti diberitakan harian ini, Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh PTBA khususnya terkait floating crane senilai Rp 362 miliar. Bahkan nantinya ada dua direktur yang bakal ditetapkan sebagai tersangka yakni Direktur Operasional PTBA Milawarman dan Direktur Niaga PTBA Tindeas Mangeka. Namun hal ini dibantah oleh Dirut PTBA Sukrisno yang mengungkapkan belum ada tersangka dalam kasus ini, dalam panggilan Kejagung pekan depan juga tidak disebutkan adanya tersangka.

 Kebijakan Bisnis Dihadapan sejumlah wartawan, Sudarto menjelaskan, penggunaan jasa bongkar muat batubara yang menggunakan alat floating crane di Pelabuhan Tarahan, Bandar Lampung, merupakan kebijakan bisnis yang rasional dari PTBA dengan perencanaan yang matang dalam rangka mengantisipasi permintaan batubara yang makin besar.

 Ini sesuai target jangka panjang perseroan dan sesuai kontrak antara PTBA dan PT Kereta Api pada 12 Oktober 2009, dimana target angkutan PTKA mencapai 22,7 juta ton per tahun.

Untuk mengantisipasi naiknya jumlah angkutan PTKA itu, PTBA mempersiapkan penambahan shiploader (alat muat batubara ke kapal) dari Pelabuhan Tarahan, yang nantinya bisa mengisi 2 (dua) kapal secara bersamaan, yang diperkirakan selesai 2012.

 Sebelum shiploader ini selesai, PTBA membutuhkan alternatif prasarana pemuatan batubara yakni floating crane di Pelabuhan Tarahan. Dengan alat ini dimungkinkan pemuatan dua kapal yang datang secara bersamaan yakni di shiploader dan floating crane.

 “Kita tidak membeli floating crane, tapi melakukan kontrak jasa. Nilai kontrak jasa bongkar muat batubara dengan floating crane ini Rp 362,34 miliar, dengan total tonase 10,8 juta ton untuk waktu 36 bulan (tiga tahun),” kata Sudarto.

 Perjanjian ini, jelasnya, berakhir bila tonase angkutan batubara telah tercapai atau jangka waktu pelaksanaan selesai tergantung mana yang lebih dahulu dicapai. Realisasi pembayaran dilaksanakan sesuai dengan realisasi volume yang dibongkar/muat setiap bulan. “Nilai kontrak sebesar Rp 362,34 miliar itu adalah merupakan jaminan pelaksanaan. Sementara yang kita yang kita bayarkan sesuai realisasi volume bongkar muat setiap bulan sebesar Rp 35 miliar,” jelasnya.

 Sudarto kemudian menepis tuduhan proses pengadaan jasa bongkar muat batubara dengan floating crane itu tidak sesuai aturan atau melanggar aturan. Melihat pada Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Pasal 99 ayat 1 dan 2 bahwa (1) Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 (2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal ini sesuai ayat (2) tersebut diatas dimana pengadaan barang/jasa di PTBA tidak mengunakan dana langsung dari APBN, maka Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, telah menetapkan SK 175/SK-PERS/2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan jasa.

 Proses pengadaan Jasa Bongkar Muat batubara dengan menggunakan Floating Crane mengacu pada SK Direksi PTBA tersebut, PTBA mengundang 7 (tujuh) perusahaan dan sistem penawaran harga yang transparan yaitu melalui E@uction (penawaran harga dilaksanakan dengan sistem elektronik di Bidding Room) untuk mendapatkan penawaran terendah dan Berita Acara hasil akhir E@uction ditandatangani oleh seluruh peserta.

 Cara ini dilakukan agar proses tersebut dilakukan secara transparan, menghindari praktek monopoli, persekongkolan dan persaingan tidak sehat antara penyedia barang/jasa. “Jadi pernyataan bahwa telah terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), adalah tendensius dan tidak benar,” katanya. (az)

Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
33892 articles 17 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas